KUTSEL – Meski kerap disebut sebagai wilayah yang rawan terdampak bencana tsunami, hingga saat ini Tanjung Benoa masih belum memiliki tempat evakuasi sementara berupa Tsunami Shelter. Padahal kabarnya, fasilitas kebencanaan ini sudah diusulkan berulang kali, termasuk melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tanjung Benoa, I Wayan Deddy Sumantra tidak menampik hal tersebut. Meski demikian, dia tetap berpikir positif dan optimis, bahwa suatu saat nanti pemerintah akan merealisasikan hal tersebut. “Saya tetap berpikir positif dan optimis. Karena semuanya tentu butuh proses. Mungkin pemerintah sedang menyusun rencana yang pas, sehingga Tsunami Shelter nanti benar-benar aman dan nyaman sebagai tempat evakuasi sementara,” sebutnya belum lama ini.
Dijelaskan dia, Tanjung Benoa adalah wilayah dengan karakteristik geografis dataran rendah, tanpa perbukitan, serta dikelilingi oleh pantai. Dengan kondisi topografi yang flat ini, maka satu-satunya opsi keselamatan yang paling rasional adalah melakukan evakuasi berbasis vertikal dengan memanfaatkan bangunan-bangunan tinggi.
Menyiasati ketiadaan Tsunami Shelter, kata Deddy, kini telah terjalin kerja sama dengan 9 hotel yang strukturnya dirasa representatif. Bahkan hotel-hotel tersebut telah diverifikasi langsung oleh BMKG, memiliki ketinggian di atas 14 meter sehingga aman untuk dijadikan lokasi evakuasi vertikal.
Kendati demikian, Deddy menggarisbawahi bahwa kapasitas tampung dari hotel-hotel yang ada saat ini masih jauh dari kata cukup, jika dibandingkan dengan total populasi yang ada di Tanjung Benoa. Yang mana pada saat ini, daya tampung dari sembilan hotel dimaksud hanya berada pada angka sekitar 6.000 orang.
Dengan kata lain, kapasitas tersebut baru bisa menampung masyarakat Tanjung Benoa ber-KK Badung. Sementara untuk pendatang dan wisatawan, masih belum tercover. Padahal seperti diketahui, Tanjung Benoa merupakan wilayah tujuan wisata bahari yang setiap harinya padat dikunjungi wisatawan.
Hal inilah yang mendasari kekhawatiran FPRB, sehingga mendorong realisasi usulan pembangunan Tsunami Shelter. Yang mana untuk lokasinya sendiri, sesungguhnya telah tersedia lahan seluas 26 are. Titiknya bahkan dipastikan sangat strategis, karena berada tepat di tengah pemukiman yang paling padat penduduk. Ini berbeda dengan posisi hotel-hotel mitra, yang jaraknya dirasa masih lumayan jauh dari rumah-rumah warga.
Oleh luasan lahan dimaksud, gedung Tsunami Shelter diperkirakan dapat memberikan daya tampung tambahan untuk 5.000 orang. “Usulan ini sudah sejak 2023. Kita maunya, gedung itu bisa multifungsi. Jadi bukan hanya untuk shelter, bahkan bisa juga sebagai daya tarik wisata baru. Karena kalau hanya untuk shelter, maka takutnya malah tidak terawat,” ucapnya.
Deddy menyadari, pengetahuan memang merupakan hal utama dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Namun alangkah baiknya jika itu bisa dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur penunjang. (adi)
