JAKARTA — Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026) menegaskan posisi strategis Bali sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang harus dijaga melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menyampaikan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, total wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Menurut Koster, dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Koster mengusulkan percepatan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Menurutnya, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya kerap menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan.
“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.
Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif sebenarnya relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan.
“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.
Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (jayy)
