JAKARTA – Di bulan puasa tahun ini, suasana batin publik seperti digulung gelombang yang tak kunjung reda. Dari dalam negeri, isu ekonomi, hukum, hingga kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menyita perhatian.
Dari luar, bayang-bayang konflik global, termasuk eskalasi ketegangan Iran–Amerika Serikat, menghadirkan kecemasan baru. Dunia terasa gaduh, sementara ruang batin kian sesak.
Kita berpuasa dalam lanskap krisis yang bertumpuk. Dan di tengah itu, muncul satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur: apakah masyarakat Indonesia mulai terbiasa, atau bahkan kebal, terhadap tekanan yang terus-menerus?
Data memberi petunjuk awal. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2024 berada di angka 9,03 persen.
Sementara itu, rasio Gini, indikator ketimpangan, bertengger di kisaran 0,38 pada 2023.
Angka-angka ini tidak ekstrem, tetapi cukup menunjukkan bahwa jurang sosial tetap terbuka lebar.
Di kota-kota besar, tekanan justru terasa lebih tajam: biaya hidup meningkat, akses perumahan kian sulit, dan pekerjaan formal tak selalu tersedia.
Dalam situasi seperti itu, problem bukan sekadar kekurangan, melainkan kelelahan kolektif.
Kita menyaksikan pasangan muda yang menunda membeli rumah karena harga tak terjangkau. Mereka yang bekerja keras tetap merasa jauh dari rasa aman ekonomi.
Sementara di sektor hukum, kepercayaan publik acap terguncang oleh kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri.
Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan sikap apatis: bukan karena tidak peduli, melainkan karena merasa tak berdaya.
Di titik inilah, “kebal” menjadi kata kunci. Kebal bukan berarti kuat. Ia bisa berarti mati rasa.
Fenomena ini tampak dalam keseharian. Banyak orang memilih diam saat menghadapi ketidakadilan.
Bukan karena setuju, tetapi karena lelah melawan sistem yang terasa tak berubah.
Aspirasi publik seperti teredam oleh realitas bahwa suara individu jarang berdampak signifikan.
Dalam psikologi sosial, kondisi ini sering disebut sebagai learned helplessness, ketika individu merasa upaya apa pun tidak akan mengubah keadaan, sehingga memilih berhenti mencoba.
Dalam konteks Indonesia, gejala ini menemukan bentuknya dalam sikap “yang penting bertahan”.
Puasa, dalam situasi seperti ini, menemukan makna baru. Ia tidak lagi semata ritual spiritual, melainkan mekanisme bertahan hidup.
Menahan lapar dan haus menjadi simbol yang lebih luas: menahan amarah terhadap ketidakadilan, menahan kekecewaan terhadap negara, bahkan menahan keputusasaan terhadap masa depan.
Puasa menjadi latihan diam dan, dalam batas tertentu, legitimasi untuk diam.
Idul Fitri, yang secara teologis dimaknai sebagai kemenangan, pun mengalami pergeseran dalam penerapan.
Kemenangan itu tidak lagi tentang menaklukkan hawa nafsu semata, melainkan tentang keberhasilan bertahan melewati tekanan hidup yang tak kunjung reda.
Kita merayakan bukan karena semua persoalan selesai, tetapi karena kita masih sanggup berdiri.
Lebaran, dengan simbol kemenangan dan kembali ke fitrah, memang tidak boleh dimaknai sebagai garis akhir dari perjuangan batin, melainkan titik awal untuk memulihkan keberanian.
Kemenangan sejati bukan hanya soal berhasil bertahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk tetap peduli, dan, ketika perlu, berani bersuara.
Sebab, sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena krisis yang bertubi-tubi. Ia runtuh ketika warganya berhenti percaya bahwa keadaan bisa diubah.
Dan mungkin, di tengah segala tekanan ini, tantangan terbesar kita bukan sekadar bertahan hidup, melainkan menjaga agar hati tidak benar-benar menjadi kebal. (*)
Tundra Meliala
Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat
