TABANAN – Ditengah euphoria Hut Kota Tabanan ke 529, persoalan darurat sampah belum tertangani dengan baik. Disisi lain, keberadaan 43 TPS 3R belunmampu menjawab persoalan sampah di Tabanan. Terkait hal tersebut, Komisi II DPRD Tabanan kembali menggelar rapat kerja dengan k OPD terkait,Jumat (11/11/2022) lalu. Harapannya ada solusi jangka panjang dalam penanganan sampah di Tabanan.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara dengan menghadirkan OPD dari PUPRPKP, DLH, DPMD, Distan dan perwakilan dari TPS3 R Gubug dan Kelating. Sayang memang dalam rapat tersebut kepala OPD tidak hadir dan hanya diwakilkan.
“Saya menyayangkan, dalam raker ini kepala dinas yang diharapkan hadir dalam pembahasan permasalahan sampah, untuk mengambil kebijakan malah diwakilkan. Kami inginkan solusi penangganan tentang sampah serta bagaimana pelaksanaannya kami harapkan bukan wacana saja,” sergah Lara.
Pada kesempatan tersebut, Lara yang didampingi sejumlah anggota juga mempertanyakan peran PUPRPKP dalam pengawasan TPS3R, peran DPMD dalam mensosialisasikan TPS3R ke masyarakat dan tindak lanjut dari DLH terkait pengajuan anggaran untuk pengandaan sarpras untuk penanganan sampah di TPA serta sarpras lainnya.
Terkait pertanyaan tersebut, perwakilan dari DLH menjelaskan, kalau alat berat yang ada di TPA Mandung rusak, maka pihak DLH menyewa alat berat dengan biaya dibebankan pada dana BTT. Dikatakan, solusi jangka pendek yang dilaksanakan di TPA dengan membuat jalan ke arah belakang TPA masih tersisa 30 are. Sampah ada didorong ke arela tersebut sebelum menerima sampah baru.
“Sementara sampah dialihkan pembuangan ke TPA Kelating. Adapun lokasi tersebut 30 are dapat menampung selama 6 bulan. Untuk TPA Gubug tidak ada pembayaran dalam pembuangan sampah ke lokasi,” jelas perwakilan DLH.
Penjelasan tersebut menjadi pertanyan balik dari komisi II, soal penanganan sampah setelah enam bulan ke depan. “Bagiamana setelah itu apa tindak lanjutnya karena sampah terus dan menerus berlanjut,” tanyanya penuh emosi. Sayang hal tersebut belum mendapatkan jawaban pasti.
Sementara perwakilan PUPRPKP, mengakui kalau pengawasan belum bsia dilakukan karemna pihaknya tidak menganggarakan untuk hal tersebut. Sementara Alokasi dana BTT bisa dicairkan jika kondisi darurat. Justru mereka balik bertanya, dalam penangganan sampah di Tabanan apakah darurat atau salah penangganan?
Sementara dari perwakilan DPMD menjelaskan, masalah sampah merupakan permasalahan yang sangat penting. Dikatakan, untuk jangka pendek, pihak DPMD melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam pemilahan sampah di rumah tangga.
“Dan untuk jangka menengah kami harapkan pemda membuat tempat dan sarana pengolahan sampah karena sampai saat ini sampah hanya dipindahkan saja dari masyarakat ke TPA,” sebutnya.
Atas penjelasan tersebut, Lara kembali mempertanyakan peran DPMD dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat dan koordinasi dengan desa belum intensif. Salah satunya pemanfaatan TPS3R belum optimal. Ada beberapa desa masyarakatnya dalam pemukimannya masih menggunakan tebe untuk pembuangan sampahnya.
“Kalaupun dibangun nanti tempat pengolahan sampah, jika tidak dibarengi dengan merubah mindset masyarakat untuk budaya hidup bersih dan menjaga lingkungan di sekitar akan tidak efektif. Kami inginkan kepada OPD yang mewakilkan menyampaikan hasil rapat ini, kami inginkan apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa carikan solusinya. Kami tidak menyalahkan siapa pun karena ini permasalahan kita bersama dan tanggung jawab kita bersama,” sergah politisi asal Kerambitan ini.
Sementara itu penjelasan bendesa adat Kelating, pihaknya berinisiatif membantu program pemerintah daerah, mengingat mereka mempunyai lahan tidur bekas galian C.
“Kami juga membangun jalan usaha tani untuk bisa dilalui ke tempat TPA Kelating. Semenjak TPA Mandung bermasalah kami membuka TPA tersebut dan kami dalam membangun jalan usaha tani kami meminjam anggaran ke LPD,” jelasnya.
Langkah yang diambil TPA Kelating mendapat apresiasi Komisi II.
“Kami komisi II mengapresiasi dengan Perbekel dan Bendesa Adat Kelating, sangat membantu pemerintah daerah dalam mengawal masalah sampah. Jalan usaha tani yang dibangun harus dipelihara dan dilihat dari banyaknya lalu lalang truk yang datang keluar. Kami harapkan kita berintegrasi dan bersinergi bersama-sama,”ucap Lara. (jon)
