KUTSEL – Aksi kriminalitas kembali bermunculan seiring pariwisata yang mulai bergairah. Bukan hanya di Kuta, kondisi serupa terjadi pula di wilayah lain yang juga berstatus tujuan wisata.
Seorang tokoh masyarakat Jimbaran, Made Subagiada mengatakan, hal tersebut tentu wajib disikapi. Salah satunya melalui penggiatan penertiban identitas kependudukan (sidak duktang) dan patroli Pamswakarsa.
“Menurut saya hal itu sesungguhnya sangat efektif untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas. Namun sekarang ini, seolah mentok dan macet, sudah jarang sekali dilakukan. Sepertinya ini terkait dengan ketiadaannya dana operasional,” ungkapnya, Rabu (10/8/2022).
Jika persoalannya adalah dana, maka itu dipandang bisa disikapi dengan menempatkan desa adat sebagai leading sector. Misalnya dengan memanfaatkan dana bantuan Rp 300 juta dari Pemerintah Provinsi Bali.
“Kalau langsung dari kedinasan, sepertinya tidak mungkin bisa dikeluarkan dana untuk itu. Yang memungkinkan, adalah dana Rp 300 juta dari Pemprov kepada desa adat itu,” ujarnya seraya menegaskan, menjaga keamanan bukan hanya tugas kepolisian, melainkan kewajiban bersama berbagai pihak.
Bagi dirinya, hal semacam itu menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan secara rutin. Bukan kadang-kadang atau insidental, karena disadari bahwa keamanan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pariwisata.
“Bagi saya, patroli dan sidak duktang itu hal yang wajib. Karena sudah terbukti, pariwisata sangatlah rentan oleh berbagai isu, utamanya persoalan jaminan keamanan berwisata,” tegasnya.
Terlebih, sambung dia, Bali tidak lama lagi akan menjadi tuan rumah KTT G20. Karenanya tentu keamanan merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan.
“Tapi jangan juga hangat-hangat tahi ayam. Begitu selesai G20, kembali kendor,” tegasnya sembari mengaku sangat mendukung pernyataan Kapolresta Denpasar untuk mengganjar sanksi tegas dan terukur bagi para pelaku kriminal. (adi/jon)
