BULELENG – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait ‘lockdown’ keluar masuk sapi ke Bali mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Ketut Kresna Budi.
Namun demikian, upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi, babi dan kambing ini dinilai berlebihan, jika dilihat tingkat penyebaran serta terjangkitnya PMK di Provinsi Bali.
“Kebijakan lockdown sangat penting untuk mencegah penyebaran PMK di Bali, namun tentu harus disertai evaluasi sejauh mana tingkat penyebaran penyakit tersebut di Provinsi Bali. Sehingga, kebijakan yang diambil tidak justru merugikan peternak yang sapi, babi dan kambingnya sehat dan harus didistribusikan,” tandas Kresna Budi, Senin (23/5/2022) usai menerima pengaduan sejumlah peternak.
Selaku ketua komisi yang membidangi perekonomian, pembangunan dan pariwisata, Kresna Budi meminta instansi dan asosiasi terkait serta peternak melakukan upaya pencegahan PMK yang diakibatkan virus tipe A dari family picornaviridae, sekaligus kajian sehingga tetap bisa mendistribusikan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat dan menggerakkan perekonomian.
“Ternak yang sakit harus ditangani dengan lockdown zona wilayah agar tidak menyebar ke daerah/wilayah lain. Ternak yang sehat, seperti yang ada di Bali harus tetap terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan daging lokal maupun daerah/wilayah lain,” tandas Kresna Budi sembari menegaskan distribusi ternak sehat ke daerah lain patut dibuatkan kebijakan distribusi seperti penerapan prokes bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) pada penanganan Covid-19. (kar,dha)
