KARANGASEM—Tudingan terpapar sampradaya yang dilempar 15 banjar krama asesabu dalam aksi ke DPRD dan MDA Kabupaten Karangasem, disikapi dingin Bendesa Adat Karangasem I Wayan Bagiartha.
Advokad senior asal Desa Tegallinggah itu bergeming. Dia memilih diam dan tidak mau mundur sebagai Bendesa Adat Karangasem. Pasalnya, dia ditunjuk sebagai Bendesa bendesa sudah sesuai awig-awig dan hasil kesepakatan dari krama murwa.
Bagiartha menegaskan, tuduhan yang dilempar krama asesabu dan Yayasan Kris Bali, bahwa dirinya sudah terpapar sampradaya dan mengeluarkan kebijakan dengan melabrak aturan adat sangat tidak mendasar dan jauh dari fakta kebenaran yang ada.
“Silakan dibuktikan. Jangan asal tuduh begitu. Homa yadnya itu bukan faham sampradaya, tapi warisan leluhur. Yadnya seperti ini juga sering dilaksanakan pada zaman kerajaan Gelgel dulu. Cerminan terkecil api jyotir yang sekarang sering digunakan Ida Sulinggih,” ungkap Bagiartha dikonfirmasi berkaitan tuntutan mundur sebagai Bendesa Adat Karangasem, dari krama asesabu, Rabu (19/1/2022).
Bagiartha mengaku tidak pernah risau atas desakan dan tuntutan dari krama asesabu itu. Pasalnya, sebagai Bendesa, segala kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai awig-awig dan hasil keputusan 12 krama murwa yang merupakan banjar asli dari Desa Adat Karangasem.
“Pawos awig-awig sudah sangat jelas. Krama asesabu itu merupakan krama pendatang dan mereka tidak diwajibkan membayar iuran dari segala kegiatan yang ada di desa Adat,” terangnya.
Dijelaskan, 12 krama murwa yang menjadi cikal bakal keberadaan Desa Adat Karangasem, yakni, Banjar Tegallinggah, Banjar Belong, Banjar Batannyuh Kaler, Banjar Batannyuh Kelod, Banjar Pangi, Banjar Gelumpang, Banjar Juukmanis, Banjar Balepunduk Kaler, Banjar Balepunduk Kelod, Banjar Tabulaka, Banjar Winda dan Banjar Pebukit.
Bagiartha menilai, ada misi terselubung di balik gerakan untuk melengserkan dirinya. Itu sebabnya dia tetap bertahan demi mengamankan tanah pelaba Pura Desa seluas 18 hektar di wilayah Seraya yang sebelumnya sempat dikapling oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak akan status tanah pelaba pura tersebut.
“Saya tidak akan mundur, apalagi saya ditunjuk sebagai Bendesa hasil dari musyawarah krama murwa. Tudingan sampradaya hanya sebagai kedok untuk melengserkan saya sebagai bendesa,” pungkas Bagiartha. (wat/jon)
