BULELENG – Melalui rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Buleleng, wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi dan gabungan fraksi menyatakan menerima dan menyetujui pembahasan lebih lanjut 3 buah Ranperda menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
Persetujuan peningkatkan pembahasan Ranperda tentang Penetapan Desa, Ranperda tentang Tata Cara Penyelengaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Perubahan Perda No. 21 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, disampaikan Kamis, 16 September 2021 pada Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Buleleng dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.
Kehadapan rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng, Gede Suradnya, Gabungan Fraksi Partai PDIP, Demokrat, Perindo dan Gerindra, melalui jubirnya Kadek Sumardika menyatakan menerima dan menyetujui penetapan 3 Ranperda menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
“Dengan pertimbangan, usul, saran serta masukan pada pembahasan diakomodir sebagai bahan penyempurnaan Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda, antara lain terkait pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan yang diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, penanggulangan gejala kerawanan, keadaan darurat dan paska bencana, agar tidak hanya terjaga kuantitas, tapi juga kualitas,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya Ketut Dody Tisna Adi, lebih menekankan pada konsistensi dari penetapan 3 Ranperda menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
“Fraksi Partai Golkar menyatakan sepakat dan menyetujui penetapan ketiga Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng, dengan penekanan atau catatan manakala ketiga Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Perda, maka konsistensi untuk membuat turunan Perda berupa Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati hendaknya segera dilakukan, diimplementasikan dalam merancang dan melaksanakan program kegiatan atau kebijakan terkait sehingga depat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyatakat Kabupaten Buleleng,” tegasnya.
Senada dengan Gabungan Fraksi dan FPG, Fraksi Partai Nasdem melalui jubirnya Made Sudiarta dan Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya Gde Wisnaya Wisna memberikan catatan agar penetapan 3 Ranperda menjadi Perda Kabupaten Buleleng, ditindaklanjuti sesuai denganc amanat perundang-undangan serta diimpementasikan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait.
“Sehingga dapat bermanfaat seluas-luasnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan Perda yang akan ditetakan juga hendaknya senantiasa melihat dan memepertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat,” tandas Sudiarta dan Wisnaya Wisna melalui pendapat akhir fraksi masing-masing. (kar)
