Dewan Konsisten Tolak Intervensi Terhadap Desa Adat

0
42
Wagub Cok Ace saat menghadiri sidang DPRD Bali

DENPASAR – Wakil Ketua DPRD Bali tetap menolak adanya intervensi terhadap Desa Adat. Sebab, dalam jawaban Gubernur Bali yang disampaikan Wakil Gubernur Bali Cokorda Artha Ardhana Sukawati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bali, atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dan Pembentukan, Penyusunan Perangkat Daerah, di ruang Sidang Utama DPRD Bali Renon Denpasar Senin 7 Juni 2021.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, dalam jawaban Gubernur Bali terhadap pandangan Fraksi di DPRD Bali nampaknya tidak mau menghilangkan kata mengatur dalam Ranperda BUPDA. Sugawa Korry mengatakan Fraksi Golkar yang menyampaikan pandangan tersebut merupakan hal yang prinsip dan tidak boleh ada intervensi terhadap Desa Adat. Dalam BUPDA juga akan dibentuk Saba Perekonomian Adat Bali (SAKA). Lembaga ini sebagai lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi.

BACA JUGA:   Halau Pemudik, Polisi Dirikan Lima Posko Penyekatan

“Kalau masih ada kata mengatur dalam BUPDA, apalagi dalam pembentukan SAKA, Fraksi Golkar tidak sependapat SAKA mengatur tentang BUPDA. Bagi kami hal -hal yang bersifat intervensi pada Desa Adat harus dihilangkan,” ujarnya.

Disebutkan juga, SAKA dalam BUPDA adalah usaha lembaga keuangan sektor riil. DPRD Bali dari Fraksi Golkar juga tidak sependapat dimasukan disana. Hal itu dikarenakan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah masuk dalam lembaga keuangan nasional keberadaan LPD sudah diatur secara resmi dan ada pengecualian tidak dikenakan pajak.

“Dalam lembaga keuangan dalam BUPDA jangan memasukan LPD karena sudah diatur tersendiri,” jelasnya.

Dalam pembahasan lanjutan bersama eksekutif, Sugawa Korry mengatakan Fraksi Golkar akan menyiapkan alternatif dan setidaknya akan ada kompromi dan jangan sampai desa adatnya dientervensi.

“Kita akan diskusikan untuk karena ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau tetap ngotot akan menjadi tanda tanya besar dan ini ada apa? Sebab, tugas Majelis Desa Adat adalah bukan untuk mengatur melainkan memfasilitasi dan memberikan pembinaan,”pungkasnya.

BACA JUGA:   Wakajati Bali : Pemeriksaan Barang Tri Nugraha Sesuai SOP

Sementara Cok Acea menyampaikan, Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, disampaikan lebih mempertimbangkan penggunaan kata mengatur dalam konsep BUPDA. Karena fungsi pengaturan tetap diperlukan untuk hal-hal tertentu yang bersifat standarisasi sebagai acuan dalam pembuatan statistik perekonomian Desa Adat. Serta pedoman yang diperlukan dalam rangka efektivitas fungsi sistem perekonomian Adat Bali.

“Sedangkan terkait posisi LPD terhadap BUPDA yang juga dimintakan penjelasan oleh fraksi Demokrat, dapat saya jelaskan bahwa usaha Desa Adat mencakup usaha di sektor keuangan yang dilakukan oleh LPD serta usaha di sektor riil yang mencakup kegiatan produksi, distribusi/perdagangan, dan jasa dilakukan oleh BUPDA. Sehingga posisi antara BUPDA dengan LPD saling mendukung dalam rangka penguatan perekonomian Desa Adat,”jelasnya.

Sementara menyikapi Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat, disebutkan sependapat agar BUPDA tidak berbenturan dengan BUMDes. Dalam Raperda telah diatur bahwa BUPDA dan BUMDes harus bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan usahanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yaitu BUPDA dalam melaksanakan bidang usaha dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa atau pihak lain. Terkait posisi Pemerintah apabila Desa Adat mengelola sumber daya sejenis Perusahaan Daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Perda, atau Perbup/Perwali.

BACA JUGA:   Jadi Objek Survey, Setiawan Ngaku Pasrah pada Karma

“Saya sampaikan bahwa pada prinsipnya BUPDA dalam hal mengelola usaha milik Desa Adat. Posisi Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator. Dalam hal BUPDA mengelola fasilitas umum atau usaha milik Pemerintah, maka posisi Pemerintah Daerah adalah sebagai regulator,”katanya.

Sementara terhadap Pandangan Umum Fraksi Nasdem-PSI-Hanura, ia sependapat agar BUPDA dikelola secara profesional dan modern sehingga mampu bersaing dengan sektor usaha lain. Selain itu dapat mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan monitoring mengarahkan bidang usaha yang menjadi potensi bagi Desa Adat yang bersangkutan. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here