DENPASAR – Anggota Fraksi PDIP DPR-RI dari daerah pemilihan (Dapil) Bali secara tegas menyebutkan, Fraksi PDIP akan berjalan tegak lurus bersama rakyat. Fraksi PDIP menolak tegas rencana Mentri Perdagangan M. Lutfi melakukan import sejuta beras. Sebab sampai saat ini ketersediaan beras sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencukupi bahkan Indonesia saat ini masih pada posisi surplus beras. Penegasan itu disampaikan anggota Fraksi PDIP DPR -RI Nyoman Parta, Minggu 21 Maret 2021.
Menurut anggota Komisi VI DPR-RI Nyoman Parta, stok beras yang ada saat ini masih cukup banyak bahkan Indonesia masih surplus. Parta mengatakan, mengacu pada data BPS menunjukkan bahwa stock beras kita masih aman bahkan surplus. Data potensi produksi beras pada Januari sampai April 2021 sekitar 14 juta ton, atau naik 26 persen dibandingkan 2020.
“BPS juga menyebutkan kalau potensi surplus beras pada bulan Januari-April sekitar 4,8 juta ton. Mendag harusnya lihat data ini karena ini lembaga resmi negara yang diberi mandat UU,”pintanya.
Melihat data BPS yang resmi tersebut, rencana Mentri Perdagangan M. Lutfi, sama sekali tidak ada relevansinya impor beras dilakukan saat ini. Sementara disejumlah daerah saat ini petani sedang panen raya, seharusnya harga gabah petani yang dibeli lebih mahal dan jangan menjatuhkan harga gabah petani. Sebab, import beras yang direncanakan ini jelas akan mematikan petani di republik ini.
“Petani kita memasuki masa panen. Jangan jatuhkan dan lemahkan semangat moral para Petani kita, jangan korbankan para petani kita dengan kebijakan yang berbau kepentingan para pemburu rente. PDIP akan berdiri tegak bersama para petani menolak kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat,” tegasnya
Politisi asal Guwang Sukawati Gianyar ini kebijakan untuk import beras sejuta ton oleh Mentri Perdagangan M. Lutfi sangat bertolak belakang dengan visi Presiden Jokowi soal kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Kebijakan Mendag tidak senapas dengan visi Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan.
“Bagaimana mau memahami visi pak Jokowi soal kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan kalau skema impor selalu dijadikan acuan oleh Mendag. Kebijakan Mendag sangat kontraproduktif, rencana import beras sejuta ton tersebut sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan negara apalagi kepentingan para petani,” imbuhnya.
Parta berharap Menteri Perdagangan bisa memahami kalau petani merupakan penghasil kebutuhan strategis negara. Sudah selayaknya Mendag membuat kebijakan yang berpihak pada para petani bukan sebaliknya.
“Bukan saja harus melindungi tetapi juga harus membuay kebijakan membeli hasil pertanian dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dan bukan membawa beras dari luar,”pungkasnya. (arn)
