Anggota DPRRI Siap Perjuangkan Pengaturan Produksi Tradisional Melalui UMKM

0
127

DENPASAR – Anggota DPRRI Ketut Kariasa Adnyana akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat Bali di pusat agar produksi Arak, Berem tetap bisa diatur sebagai minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional. Bahkan lintas anggota Fraksi PDIP di DPRRI seperti Medan, Sulawesi, NTT dan Bali agar produksi minuman beralkohol secara tradisional tidak dilarang melainkan sangat diperlukan pengaturan sehingga yang diproduksi bukan produk oplosan melainkan minuman yang layak dikonsumsi baik untuk kebutuhan adat dan agama maupun kepentingan pariwisata di Bali ketika Bali sudah bangkit setelah pandemi nanti.Hal itu disampaikan Ketut Kariasa Adnyana saat dikonfirmasi, Rabu 3 Maret 2021.

Menurutnya yang dilarang itu adalah adanya investasi industri minuman keras (miras) yang tentunya datang dari pemodal-pemodal besar. Hal inilah yang sesungguhnya dilarang jangan sampai masuk ke Indonesi untuk berinvestasi memproduksi miras berbagai jenis produk.

Anggota Komisi IX DPRRI ini, mengatakan dicabutnya lampiran dari Perpres 10 tahun 2021oleh presiden Jokowi karena banyak ada masukan datang dari tokoh-tokoh agama dan organisasi keumatan. Hal itu tidak salah, semua agama di Indonesia juga melarang miras. Karena kalau sampai investasi pabrik miras dilegalkan di Indonesia akan mengkhawatirkan generasi muda bangsa ini kedepan. Produk yang diproduksi industri itu nantinya bisa berbagai macam jenis miras selain memenuhi kebutuhan masyarakat lokal juga akan dieksport.

“Kalau industri miras dilegalkan, pemodal-pemodal besar akan masuk ke Indonesia untuk membangun pabrik yang bahan bakunya 90 persen import dan ini yang akan mematikan para UMKM di Indonesia yang menggandeng masyarakat pengrajin yang memproduksi minuman beralkohol secara tradisional,” ujarnya.

Semua bahan baku produksi arak dan minuman beralkohol lainnya seperti wine salak, bahan bakunya merupakan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat lokal Bali. Hal inilah yang perlu perlindungan dan sudah diatur melalui Peraturan Gubernur.

“Intinya, mereka dapat dilindungi dan bisa memproduksi minuman beralkohol yang diolah secara tradisonal bisa aman dan terpenting lagi mereka merasa nyaman dalam berusaha,” imbuhnya.

Kariasa Adnyana juga menambahkan, hasil produksi arak, brem di Bali selain dikonsumsi masyarakat Bali juga untuk kepentingan pariwisata Bali. Namun, penggunaan yang utama diperuntukan untuk keperluan upacara keagamaan, adat dan budaya Hindu di Bali.

Pihaknya meyakini, kalau urusan UMKM dipastikan mendapat perlindungan dari pemerintah sehingga dalam usaha produksinya tidak perlu ada larangan melainkan pengaturan dan pengawasan yang sangat penting.

“Arak dan brem Bali dikenal sebagai produk lokal Bali jangan sampai dioplos yang dapat membahayakan kesehatan,”pungkasnya. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here