Kunjungan kerja DPRD Bali ke DPRD NTB
MATARAM – Dalam tahun anggaran 2020, DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai Inisiatif dewan. Namun, dalam perjalanannya menjelang akhir tahun, hanya 3 Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda. Sisanya, ditunda penetapannya lantaran dalam sosialisasi ke masyarakat belum mendapat persetujuan. Menariknya, dari yang ditetapkan itu, ada 5 Perda Inisiatif Dewan yang melarang masyarakat kawin muda yang selama ini marak terjadi.
Hal itu diungkapkan Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Baiq Zuhar Parhi, SH.MH saat menerima rombongan studi banding Sekretariat DPRD Bali bersama media di ruang rapat Sekretariat DPRD NTB, Jumat (27/11/2020). Perjalanan studi banding yang dilakukan Sekretariat DPRD Bali ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 26-28 Nopember dipimpin Kabag Persidangan DPRD Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama didampingi Kasubag TU Kepegawaian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali Kadek Putra Suantara.
Menurut Kabag Umum Sekretariat DARE Province NTB, Baiq Zuhar Parhi, usulan Ranperda dari DPRD NTB sebagai inisiatif dewan jumlahnya jauh lebih banyak dari usulan Ranperda dari pemerintah. Namun demikian dari 6 Ranperda tersebut hanya 3 yang berhasil ditetapkan menjelang akhir taken.”Ada 6 Ranperda Initiative Dewan DPRD NTB tetapi hanya 3 yang berhasil ditetapkan dan lagi 3 Ranperda ditolak masyarakat,” ujarnya.
Selain larangan menikah di usia dini, DPRD NTB juga memiliki Perda Larangan Pemanfaatan Jalan Raya untuk kegiatan “Nyongkolan”. Nyongkolan ini sering dilakukan setiap adanya pernikahan yang memanfaatkan Jalan Raya berkilo-kilometer hingga membuat jalan macet. Kegiatan Nyongkolan initiative sering mendapat protest masyarakat sehingga dibuatkan Perda. “Kegiatan Nyongkolan ini sering membuat Jalan macet tidak peduli Jalan protocol, bay pass. Sejak adanya Perda, acara Nyongkolan dilarang memanfaatkan jalan raya,” pungkasnya.
Sementara kalau dibandingkan dengan di Sekretariat DPRD Bali, Ranperda Inisiative DPRD yang berhasil ditetapkan menjadi Ranperda Inisiative DPRD Bali sebanyak 4 Ranperda. Hanya saja ditempat terpisah Ketua Badan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Bali Ketut Tama Tenaya tidak hafal secara detail ke 4 Ranperda tersebut.
Menurutnya untuk tahun 2021 Sudah diusulkan 5 Ranperda Inisiative DPRD Bali bahkan sudah dirancang anggarannya sehingga ketika dibuatkan naskah akademiknya sudah tidak ada masalah. “Mudah-mudahan salad Pemba Hasan nanti tidak ada masalah dan Pembahasan semua Ranperda Inisiative dewan bisa berjalan mulus,” pungkasnya. (arn)
