DENPASAR –Kasus dugaan memanipulasi uang sewa lahan milik Banjar Delod Peken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, terkesan “gabeng” (tidak jelas). Padahal, penyidik Polda Bali telah menetapkan seorang tersangka berinisial NPW yang merupakan salah satu tokoh di daerah setempat.
I Gusti Agung Suadnyana selaku pelapor mempertanyakan kelanjutan proses hukum tersebut. Sebab, Polda Bali menetapkan NPW sebagai tersangka tahun 2018 tapi sampai sekarang belum menjalani persidangan. “Ini khan kasusnya sudah sangat lama. Kami sebagai warga minta keadilan dari aparat penegak hukum,” kata Suadnyana di Denpasar, Rabu (18/11/2020).
Suadnyana yang juga warga setempat menceritakan, kasus ini berawal dari NPW yang masih menjabat Kelian Banjar Delod Peken diberi kuasa menyewakan lahan milik banjar seluas 56 are. Dalam rapat banjar, disepakati harga sewa lahan Rp 3 juta per tahun.
Tersangka menyewakan lahan kepada warga asing selama 25 tahun. Belum habis masa kontrak, penyewa memperpanjang kontrak selama 28 tahun.
Diduga, tersangka menaikkan harga sewa dari Rp 3 juta per tahun menjadi Rp 3,3 juta. Ini diketahui ketika ada dana pembayaran sewa lahan masuk ke rekening banjar. “Awalnya, dana lebih tersebut dikatakan dana titipan. Prajuru mencoba menelusuri ke pengontrak dan menemukan adanya akta bahwa kontrak tanah Rp 3,3 ribu per tahun. dari temuan ini, kasusnya kemudian dilaporkan ke Polda Bali,”ungkapnya.
Kasi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Baki A. Luga Herliano mengatakan sudah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke penyidik Polda Bali. “Pengembalian bukan berarti kasusnya dihentikan. Kalau penyidik masih mau melanjutkan perkaranya, itu sah-sah saja. Nanti khan tinggal dikirim SPDP baru ke Kejaksaan,” ujar Luga.
Disinggung mengenai pengembalian SPDP ke penyidik ? ia menegaskan karena tenggat waktu penyidik untuk memenuhi pentunjuk jaksa sudah habis. Ia menjelaskan, berkasnya masuk pada 5 Maret 2020. Setelah dipelajari, jaksa peneliti mengirim dua kali petunjuk ke penyidik. “Karena setelah tiga bulan usai diberi petunjuk oleh jaksa tidak ada kabar, jaksa mengirim surat ke penyidik yang isinya meminta pekembangan atas petunjuk yang sudah diberikan itu,” beber pejabat asal Medan ini.
Pada Juli 2020, penyidik berkirim surat belum bisa memenuhi petunjuk jaksa untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi karena Covid-19. Jaksa peneliti pun akhirnya menunggu sampai September 2020. “Karena hingga September belum juga ada kabar, jaksa peneliti akhirnya mengembalikan SPDP ke penyidik,” tegasnya.
30 September 2020, penyidik kembali mengirim SPDP. “Yang masuk baru SPDP saja,” tandas Luga sembari menyebutkan bahwa Kejaksaan menunjuk jaksa peniliti yang sama dengan jaksa sebelumnya yaitu Anak Agung Putra dan Gusti Widana serta Dewa Anom Rai (dum)
