DENPASAR – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, ditengah kesibukannya sebagai penyelenggara Pemilu seiring dengan Pilkada Karangasem harus menghadapi pengaduan dari Bawaslu Karangasem. Ketua KPU Karangasem Gede Krisna Adi Widana dilaporkan merangkap jabatan sebagai Sekretaris Majelis Desa Adat (MDA) di Karangasem. Kini kasusnya bergulir ke tahap persidangan di kantor Bawaslu Bali Selasa (06/10/2020).
Sidang pertama atas dugaan pelanggaran dengan nomor perkara 93-PKE-DKPP/IX/2020 ini, digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantor Bawaslu Bali. Persidangan tersebut dipimpin langsung oleh anggota DKPP, Didik Supriyanto. Kemudian didampingi unsur Tim Pemeriksa Daerah (TPD) masing-masing dari KPU Bali diwakili AA Gde Raka Nakula; Bawaslu Bali diwakili Ketut Ariyani; dan unsur masyarakat diwakili Ketut Udi Prayudi.
Dalam sidang tersebut juga dihadiri langsung pihak teradu, Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, pihak pengadu yakni Ketua Bawaslu Karangasem Putu Suastrawan dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali Kadek Puspa Jingga.
Mengawali sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak teradu Ketua KPU Karangasem diisi dengan pemeriksaan keterangan. Pemeriksaan keterangan baik dari pihak pengadu maupun teradu. Pokok perkaranya terkait dugaan rangkap jabatan teradu selaku Ketua KPU Karangasem dan penyarikan atau sekretaris Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem.
Menurut pihak pengadu, rangkap jabatan tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) furuf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 75 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Sementara I Gede Krisna Adi Widana sebagai pihak teradu langsung membantahnya. Gede Krisna mengaku telah mengundurkan diri dari kepengurusan MDA Karangasem pada 23 Agustus 2017 lalu. Setahun sebelum dirinya menjadi Ketua KPU Karangasem periode 2018-2023. Mengenai namanya masuk lagi ke dalam SK MDA Provinsi Bali, Gede Krisna mengaku tidak mengetahui sama sekali. Terlebih dirinya sudah dua periode menjadi komisioner di KPU Karangasem.
Menurut Didik Supriyanto, agenda sidang pertama ini, baru sebatas pemeriksaan. Didik mengatakan proses akan berjalan, penilaian atau putusan akan disampaikan setelah pihaknya menunggu kesimpulan dari dua belah pihak. Baik pengadu maupun teradu. Serta kesimpulan atas pemeriksaan dalam sidang sebelumnya. Kemudian TPD juga akan menyampaikan pendapatnya, semua itu akan dibawa ke pleno di DKPP. Pleno tersebut merupakan forum tertinggi. Ada ketua dan anggota dan disana akan dibahas dan diputuskan Putusan baru akan disampaikan DKPP sekitar dua atau tiga minggu ke depan. “Dua atau tiga minggu (sidang putusan), disampaikan langsung DKPP,”pungkasnya. (arn)
