BADUNG.- Akibat Pengprov ABTI Bali memonopoli pendamping tim bola tangan Bali ke PON XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) September mendatang, Pengkab ABTI Bali merasa kecewa. Pendamping yang dimonopoli itu seperti manajer dan pelatih.
Hal itu terungkap saat Pengkab ABTI Badung menghadap ke KONI Badung di KONI Badung, Rabu (7/2/2024) untuk menyampaikan ketidakpuasan atas keputusan ABTI Bali Nomor 014 Tahun 2024 tertanggal 02 Februari 2024 tentang penentuan ofisial seperti manajer dan pelatih tim bola tangan Bali. Padahal atlet Badung paling banyak yakni 10 atlet putri dari 12 atlet putra dan 7 atlet putra dari 12 atlet putra.
Ketua Harian Pengkab ABTI Badung I Gusti Agung Ngurah Dedy Priyatno melaporkan ke KONI Badung, 17 atlet ABTI Badung lolos ke PON mewakili Bali namun Pengprov menunjuk hanya satu pelatih asal Badung. Sebanyak 10 ofisial/pedamping lainnya termasuk manajer dan pelatih lainnya diambil Pengprov Bali. Malah ada pelatih lain itu ditunjuk, padahal tidak memiliki atlet dan belum pernah menjadi pelatih.
“Ini namanya tidak adil. Kami memiliki 17 pemain untuk Bali hanya didampingi satu pelatih dari Badung. Saya minta KONI Badung dapat memperjuangkan melalui KONI Bali supaya ada keseimbangan wajar terkait ofisial itu,” kata pria yang biasa disapa Gung Dedy didampingi Sekertarisnya Agus Aditya, Humas Gede Putrawan dan Agus Sedana kordinator wasit ABTI Badung.
Ketua Umum KONI Badung Made Nariana yang menerima rombongan Pengkab ABTI Badung didampingi Wakil Ketua Ketut Widia Astika, Bidang Hukum Made Subagiadnya dan KTU Gung Rawat Dwaja mengutarakan, dirinya dalam setiap rapat dengan KONI Bali dan Pengurus cabang olahraga Provinsi selalu berharap, pengiriman kontingan Bali ke PON beserta ofisial khususnya pelatih, supaya lebih proporsional.
“Saya minta Pengprov cabor terkait jangan sewenang-wenang apalagi terkesan rakus. Kalau atletnya lebih banyak dari kabupaten A misalnya, maka pelatihnya sebanyak mungkin yang mendampingi dari Kabupaten A juga. Supaya ada hubungan bathin dan chemistry antara atlet dan pelatih,” tegas Nariana.
Seharusnya lanjut mantan Ketua Umum KONI Badung itu, Ketua Umum KONI Bali dapat melakukan intervensi terhadap persoalan seperti ini. Pengprov cabor hanya mengakomodasikan atlet-atlet yang disumbangkan kabupaten/kota. Oleh karena itu dimintanya, Pengprov ahu diri dan legowo dan cukup sebagai pimpinan tim saja. Sementara bagian teknis seperti pelatih diserahkan sepenuhnya kepada pelatih dari mana atlet itu berasal.
Nariana menduga, kalau cara monopoli ini diterapkan maka dikhawatirkannya arena PON dianggap hanya sekadar formalitas untuk jalan-jalan, serta bukan berjuang dan bertanding mati-matian membela Bali untuk meraih prestasi.
“Janganlah PON dipakai kesempatan mumpung berkuasa. Kontingen Bali datang ke PON untuk berjuang mempertahankan rangking 5 dalam ajang gersebut,” tandas Nariana. (ari/jon)
