MANGUPURA – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Senin (18/12/2023).
HLM dipimpin Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dan diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Perangkat Daerah Provinsi Bali.
Pada kesempatan tersebut Wabup. Suiasa menyampaikan terima kasih karena mulai tahun 2024, Badung akan menjadi daerah mandiri penilaian atau penghitungan tingkat inflasi.
Diakui hingga saat ini Badung menjadi salah satu daerah terbaik dalam kegiatan pengendalian inflasi. Lebih lanjut dikatakan, menjadi tantangan yang berat bagi Badung dalam pengendalian inflasi. Hal ini tidak lepas dari Badung sebagai daerah pariwisata dan daerah konsumtif. Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil, dengan membuka kerjasama antar daerah, operasi pasar dan lainnya.
Dibagian lain, Wabup Suiasa menambahkan, karena Bali sudah sepakat melaksanakan pola pembangunan semesta, maka dalam pengendalian inflasi juga harus semesta. Untuk itu Suiasa mendorong di provinsi bali memiliki blue print terkait dengan pertanian, sehingga Bali dapat mewujudkan kedaulatan pangan. “Blueprint ini dalam rangka mengetahui kondisi dan kebutuhan komoditas pangan di setiap kabupaten, sehingga kedaulatan pangan bisa terwujud,” jelasnya.
Sementara mengenai P2DD, Badung sudah maksimal pelaksanaannya. Hampir seluruh transaksi sudah menggunakan digitalisasi, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan.
Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan aktif, dimana inflasi di bali year to year relatif terkendali. Dijelaskan, Bali harus mampu menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Tentunya dengan intensifikasi pertanian, melakukan gerakan menanam, kerjasama antar daerah, memastikan kelancaran distribusi, memanfaatkan perdagangan digital, memastikan keterjangkauan harga, melakukan operasi pasar murah dan komunikasi yang efektif.
“Upaya memantapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) dilakukan dengan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, bersama-sama ngrombo untuk menjaga kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan,” terangnya. (litt)
