BULELENG – Pemkab Buleleng melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi perhatian serta dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Anggota DPR Republik Indonesia asal Bali terhadap upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.
Tak hanya regulasi sebagai payung hukum, usul, saran serta masukan yang disampaikan Wakil Ketua KPAI Jusra Putra, Anggota DPR Republik Indonesia Anak Agung Bagus Adhi Mahendra dan Ketut Kariyasa Adnyana juga menjadi motivasi dalam pengimplementasian komitmen Pemkab Buleleng untuk memberikan perlindungan kepada anak menuju Indonesia Emas 2045.
“Astungkara, pusat terus memberikan perhatian, tidak hanya pemerintah daerah sebagai fasilitator tapi juga stakeholder yang peduli terhadap tindak kekerasan pada anak,” tandas Kepala DP2KBP3 Buleleng Nyoman Riang Pustaka usai memantau kegiatan di RTH Yowana Asri, Sabtu (21/10/2023).
Mantan Camat Buleleng ini mengungkapkan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO serta pembangunan Rumah Aman sebagai sarana pendukung dalam memberi perlindungan dan keadilan terhadap anak melalui sistem peradilan pidana anak sangat dibutuhkan.
“Setiap tahun kami selalu ajukan sebagai program prioritas mengingat kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban maupun pelaku di Kabupaten Buleleng mengalami tren peningkatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kualitas dimaksud, tidak hanya dilakukan oleh anak-anak tapi juga lingkungan terdekat seperti kakek, ayah, paman dan orang disekitar korban,” terangnya.
Dengan keterbatasan yang ada, upaya pencegahan untuk meminimalisir kasus tindak kekerasan anak yang kini juga dipicu pengaruh Digitalisasi, Era Revolusi Industri 4.0,penggunaan ‘gadget’ yang tak terbatas, terus dilakukan bersama para relawan KPAD, P2TP2A dan Dewan Anak.
“Selain menggencarkan KIE, kita juga sudah membentuk Kampung KB di 117 dari 129 desa yang ada di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Ia berharap dengan adanya Kampung KB, upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta persoalan sosial lainnya tidak hanya dapat lebih cepat dan akurat dipetakan, tapi juga akan lebih cepat ditanggani melalui sinergitas yang dibangun relawan Kampung KB berasama aparatur pemerintahan desa dinas, desa adat maupun lembaga/organisasi kemasyarakatan setempat.
“Kita harapkan dengan Kampung KB pemerintahan desa bisa memetakan potensi dan kerawanan yang dapat mengganggu terwujudnya keluarga berkualitas, keluarga yang tidak hanya sejahtera tapi juga jauh dari tindak kekerasan karena potensinya sudah terpetakan sejak dini dan ditangani dengan cepat oleh pemerintahan desa, hanya jika diperlukan baru ditangani bersama pemerintahan kabupaten,” terangnya.
Terkait gadget, Riang mengaku sudah melakukan kordinasi dengan Diskominfosanti dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan membatasi pelayanan wifi gratis serta mengajak orangtua bersama-sama mengawasi putra putrinya dalam menggunakan gadget.(kar/jon)
