KUTA – Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan segera memproses kerja sama pengelolaan Pantai Kuta dengan Desa Adat Kuta. Tujuannya tiada lain, yakni agar ada kepastian termasuk dalam hal pemeliharaan secara berkelanjutan.
Ketua Tim Penataan Pantai Desa Adat Kuta, I Gusti Anom Gumanti menuturkan, kerja sama tersebut sesungguhnya sudah dikonsultasikan dengan dinas terkait sekitar dua bulan lalu. Dan kini diyakininya, dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sedang melakukan pengkajian terhadap itu.
“Itu kalau tidak salah sudah ada dua bulan. Cuma memang belum secara administratif. Baru konsultasi dengan dinas terkait melalui saya di dewan. Dan sekarang, teman-teman di eksekutif masih mengkaji ini. Nanti kalau memang perlu permohonan dari desa adat, itu kan masalah administratif saja,” sebut anggota dewan dapil Kuta tersebut.
Meski demikian, dirinya tetap berharap agar itu bisa disegera diproses dan rampung. Karena itu akan menjadi dasar bagi pengelolaan Pantai Kuta, beserta berbagai item di dalamnya yang merupakan hasil dari pelaksanaan penataan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
“Tapi desa adat sudah diberikan hak pemanfaatan. Jadi sudah bisa dipakai,” imbuhnya.
Ke depan, jika dari kerja sama terjalin arahnya adalah pengenaan retribusi, tentunya akan ada persentase yang disetorkan kepada pemerintah daerah.
“Kami sebagai masyarakat Kuta, juga ingin menyumbang melalui retribusi kepada Pendapatan Asli Daerah,” pungkasnya. (adi/jon)
