BULELENG – Lantaran tidak ada permohonan pensertifikatan lahan yang diajukan 107 KK Eks Transmigran Timor-timur, membuat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buleleng bergeming.
Selain tidak adanya surat permohonan, hingga saat ini BPN Kantah Buleleng juga belum menerima surat keputusan terkait pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia sebagai dasar penerbitan sertipikat yang akan di redistribusi kepada 107 KK Eks Transmigran Timtim.
“Belum, sampai saat ini BPN Kantah Buleleng belum melakukan proses pensertifikatan lahan karena tidak ada permohonan dari warga Eks Transmigran Tim-tim dan SK pelepasan kawasan hutan dari KLHK,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Buleleng Agus Apriana usai rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Buleleng tahun 2023 di Kantor Pertanahan Buleleng, Senin (28/8/2023).
Didampingi Kusanyoko selaku Kasi Penataan dan Pemberdayaan, Apriana menegaskan semua proses masih di KLHK Republik Indonesia dan diharapkan warga Eks Transmigran Timor-timur juga proaktif mengajukan permohonan sebagaimana dilakukan warga di Kampung Reforma Agraria Desa Sumberklampok.
“BPN selaku penata kelola pertanahan nasional sifatnya menunggu, SK pelepasan kawasan hutan dari KLHK sebagai syarat pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi lahan permukiman serta pertanian, dan permohonan dari warga Eks Transmigrasi Tim-tim untuk pensertifikatan lahan yang dilepas KLHK,” terangnya.
Pemetaan batas kawasan hutan dan bidang tanah yang akan diredistribusi sudah dilakukan namun untuk redistribusi lahan tentu melalui proses permohonan oleh warga berdasarkan SK KLHK. “Kami berharap warga bersabar dan bersama KPA proaktif menyiapkan permohonan sertifikat lahan yang akan di distribusikan,” tegasnya.
Terkait program GTRA Buleleng tahun 2023, Apriana menyebutkan masih fokus di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. “Saat ini program reforma agraria di Desa Tembok sudah masuk tahapan pendataan, integrasi usulan masing-masing OPD terkait program apa yang akan ditawarkan terhadap 53 pemohon redistribusi lahan seluas 65 hektar untuk pengembangan sektor pertanian,” jelasnya.
Ia berharap, melalui rapat koordinasi melibatkan OPD terkait, sasaran program GTRA Kabupaten Buleleng yakni terdatanya aset pemerintah, meminimalisir konflik pertanahan dan terbentuknya Kampung Reforma Agraria Desa Tembok Kecamatan Tejakula.
“Seperti Kampung Reforma Agraria Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak yang dikukuhkan pada tanggal 21 Juni 2022 serangkaian dengan penyerahan 21 program pemberdayaan hasil integrasi lintas kementerian untuk warga warga Kampung Reforma Agraria Desa Sumberklampok,” pungkasnya. (kar,dha)
