DENPASAR – Berharap KONI Bali turut berjuang ke KONI Pusat. Itulah yang kini menjadi salah satu tumpuan Pengprov PBSI Bali dalam berjuang untuk merubah aturan.
Pada pra-PON bulutangkis yang dihelat Agustus tahun 2023 mendatang, menggunakan sistim yakni untuk nomor perorangan ditentukan oleh nomor beregu. Sistim itu dinilai tidak benar apalagi pembagian wilayahnya tidak menggunakan drawing atau undian yang melibatkan pegurus provinsi di seluruh Bali.
Menurut Ketua Umum terpilih Pengprov PBSI Bali Wayan Winurjaya, dirinya berjuang membuat surat ke KONI Bali dengan tujuan merubah sistim itu karena masukan dari salah seorang pengurus KONI Pusat sistim itu masih bisa dirubah tapi harus melalui jalan bersurat dulu ke KONI Bali dan diteruskan ke KONI Pusat.
“Ya kami maklumi itu memang sudah ranah KONI dan kami sudah bersurat ke KONI Bali. Pengurus KONI Bali sendiri akan melanjutkan surat tersebut ke KONI Pusat setelah suasana Lebaran nantinya. Intinya kami berjuang dan kami harap KONI Bali juga turut berjuang bersama kami agar sistim itu bisa berubah,” tutur Wayan Winurjaya di Denpasar, Selasa (25/4/2023).
Pria yang juga pengusaha di kalagan pariwisata itu menjelaskan kenapa dirinya ngotot berjuang seperti itu karena di nomor perorangan ada potensi dan peluang Bali bisa meraih medali emas.
Namun kalau sistim beregu menentukan perorangan, sementara di wilayah Bali dihuni oleh provinsi unggulan maka peluang turun di perorangan juga pastinya akan kecil peluangnya karena utamanya di wilayah mengutamakan nomor beregu.
“Kalau diam saja sementara aturan atau sistimnya tidak benar kan saya juga salah. Kami sebenarnya hanya minta sesuai sesuai aturan pertandingan saja. Seperti pembagian wilayah itu dilakukan melalui drawing atau undian dengan pembagian seeded untuk provinsi yang tangguh di setiap wilayah. Kedua, dimana ada sistim atau aturan beregu menentukan peroragan. Dimanapun Namanya beregu atau perorangan itu pisah dan tidak terkait. Ini kok malah salah satu nomor menentukan nomor lainnya,” ujar Winurjaya.
Berangkat dari semua itu, kebenaran perlu diutarakan dan aturan juga harus ditegakan sesuai dengan aturan yang umumnya berlaku.
“Itulah kenapa kami bersurat ke KONI Bali dan berharap KONI Bali bisa menindaklanjuti surat kami secepatnya usai Lebaran ke KONI Pusat,” tandas Winurjaya. (ari/jon)
