DENPASAR – Masa kampanye menjadi momentum bagi peserta Pemilu untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan visi misinya, namun masa kampanye juga menjadi tahapan dengan potensi pelanggaran yang cukup tinggi, baik pelanggaran adminsitrasi, pidana, maupun pelanggaran hukum lainnya.
Hal itu terungkap dalam Rapat Penyelenggaraan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran di Kantornya, Kamis (26/1/2023). Rapat tersebut digelar jajaran Bawaslu mengambil langkah antisipasi, Bawaslu Bali gelar
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka menuturkan,terdapat banyak waktu sebelum memasuki masa kampanye. Dalam masa waktu tersebut, jelas Wirka, sejauh mana partai politik melakukan aktivitasnya, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk saat ini.
Menurut Wirka, perlu untuk melakukan analisis dengan pendekatan yuridis normatif maupun sosiologis dan pilosofis, bukan tanpa alasan. Sebab, Bawaslu sebagai Lembaga yang saat ini mengedepankan pencegahan, dituntut harus mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran di setiap tahapan Pemilu 2024.
“Kami perlu menganilisnya dikarenakan sebagai lembaga yang berwenang mencegah pelanggaran kita juga diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran Administrasi Pemilu, kami dituntut mampu memahami regulasi dengan baik sehingga nantinya kita bisa menegakkan keadilan Pemilu,”katanya.
Dipertengahan sesi diskusi, Anggota KPU Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula menuturkan untuk saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan terkait proses kampanye dikarenakan sampai saat ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku masih PKPU nomor 23 Tahun 2018 dan belum ada PKPU terbaru.
“Sampai saat ini belum ada PKPU terbaru, oleh karenanya, hal yang bisa didiskusikan adalah apakah sosialisasi itu melanggar atau tidak? Kalau tidak melanggar bagaimana analisis hukumnya, dan jika melanggar apa yang harus kami lakukan?” tanya Nakula dalam forum tersebut.
Dari diskusi yang terjadi, Bawaslu se-Bali sepakat untuk menarik kesimpulan, Partai Politik dapat memasang bendera sepanjang pemasangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan melanggar estetika.
Mengakiri agenda tersebut, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Bali, I Ketut Rudia mengaku bahwa pasca penetapan partai politik desember lalu, pihaknya telah mengirimkan surat cegah dini kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu.
Selain Wirka dan Rudia, dalam acara tersebut juga hadir Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Bali, I Made Aji Swardhana. (arn/jon)
