GIANYAR – Putu Gede Dharma Putra yang menggugat tanah di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, angkat bicara terkait perkara yang kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Gianyar.
Kepada wartawan, Dharma Putra mengklaim memiliki bukti kuat atas tanah yang dibangun pasar, LPD, Kantor Desa, serta sekolah yang oleh Desa Adat dan Desa Dinas serta Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.
Salah satu bukti yang diperlihatkan berupa Pipil Nomor 57 atasnama (alm) I Ketut Bawa nomor buku pendaftaran c9, Desa Guwang, nomor 57 Distrik Sukawati, yang ditandatangani oleh I Wayan Korea pada 7 Maret 1957. Kemudian, nomor Persil C No. 9, No. blok 25, kelas II, Luas 6100 m2 yang ditandatangani oleh Burhan Ibrahim pada 9 Agustus 1970.
Dharma Putra pun meminta wartawan tidak memfoto bukti tersebut. Ia dan keluarganya juga membacakan adanya pendaftaran pemilik tanah atas nama (alm) Ketut Bawa yang ditandatangani oleh I Wayan Korea.
“Ada juga iuran pembayaran daerah tertanggal 1970,” beber Dharma Putra saat ditemui di rumahnya di Jalan Raya Celuk, Sukawati, Gianyar.
“Awalnya, kami tidak ada menggugat dan hanya ingin damai, tapi dalam prosesnya tidak bisa sehingga dibawa ke pengadilan,” imbuhnya.
Ia mengaku akan merasa konyol melayangkan gugatan tanpa didasari adanya bukti kuat.
“Saya punya bukti. Kalau tidak punya, tidak berani. Konyol tanpa bukti berani maju,” tegasnya.
Awalnya, Dharma Putra melakukan mediasi terhadap Desa Adat yang membangun pasar dan LPD. Kemudian, kantor desa oleh Desa Dinas Guwang, serta sekolah dari Dinas Pendidikan Gianyar.
“Dalam proses mediasi tidak bisa mendapat kata sepakat sehingga masuk pengadilan,” ungkapnya.
Dharma Putra merasa selama ini berhadapan dengan masyarakat Desa Guwang. Namun, bukan berarti dirinya hendak berhadapan tanpa bukti.
“Logikanya, kami punya bukti. Kalau ini tidak ada, kami tidak mungkin maju (ke pengadilan),” ujarnya.
Ia juga mengaku pernah ikut mediasi yang digelar Badan Pertanahan Negara (BPN) Gianyar dan saat menunjukkan bukti Pipil, nama almahum ayahnya muncul.
“Kami sudah bersurat ke BPN dengan tujuan mempertanyakan Desa Guwang mengajukan pembuatan sertifikat pada Juli 2021. Mereka ajukan lewat PTSL,”sebutnya.
Hanya, dalam mediasi tidak pernah bertemu dengan pihak Desa Guwang.
“Mediasi tiga kali, tidak pernah bertemu, tidak ada celah. Di pengadilan, ada mediasi lagi, tapi tidak mau. Alasan, mereka punya bukti sertifikat,” kata Dharma Putra.
Dharma Putra juga mengorek sejarah kakeknya yang seorang tokoh perjuangan. Kakeknya juga berperan membangun SD di Guwang yang saat ini disidangkan. Pihaknya hanya meminta pengakuan mengenai tanah tersebut. “Kami tidak mungkin gusur sekolah, gusur pasar. Apalagi kakek seorang pendidik. Saya bukan mafia,” tandasnya. (jay)
