DENPASAR – Menjadi host atau tuan rumah penyelenggaraan PON dipastikan merupakan mutlak keputusan dari Gubernur. Artinya jika Gubernur setuju maka upaya merebut host bisa dilakukan melalui bidding. Begitu juga jika Bali ingin menjadi host PON pada PON XXII/2028 setelah PON XXI/2024 di Aceh dan Papua.
Kepastian itu disampaikan Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi. Sebelumnya, mantan Ketua Umum KONI Badung itu memberikan penilaian jika Bali yang sebenarnya sangat mampu menggelar PON dengan mengacu terkait penyelenggaraan PON di Papua lalu.
“Tapi semuanya kembali ke pak Gubernur setuju atau tidak. Itu saja kuncinya. Kalau soal Bali siap menjadi host ya memang Bali lebih mampu dari aspek segala hal kecuali hanya menambah venue saja. Juga itu sebuah penilaian saja. Kalau soal bidding siapa yang mendaftar kami juga tidak mendaftarkan diri. Selain itu juga siapa yang mau memberi Bali jadi host PON XXII/2028 sementara kita tidak mendaftarkan diri menjadi host,” kata Suwandi dengan tersenyum, Rabu 20 Oktober 2021.
Sebelumnya, Ketua Umum KONI Badung Made Nariana memiliki penilaian banyak daerah lain menolak Bali sebagai host karena Bali dianggap sudah terkenal dan tidak kurang suatu apapun.
“Berikan kesempatan daerah di luar Bali ikut maju seperti Bali. Sebab dengan PON, pemerintah mempercepat pembangunan,” ujar Nariana kemarin, saat menirukan ucapan peserta daerah lain pada bidding Host PON 4 tahun lalu.
Ditambahkannya, Bali saat itu dikalahkan Aceh dan Sumut menjadi host PON 2024 karena pertimbangannya bukan karena Aceh/Sumut lebih siap tapi memberikan kesempatan daerah ikut berkembang lebih maju seperti Bali.
“Saya melihat bidding tuan rumah PON sekadar formalitas karena hakikatnya tuan rumah sudah digadang-gadang sebelum bidding dilakukan. Acara bidding sangat boros dan tidak efektif karena akhirnya penentu host tergantung Pemerintah Pusat, Menpora atau Presiden,” tandas Nariana yang mengamati jalannya bidding PON saat itu. (ari)
