DENPASAR– Kepastian pelantikan pelantikan bupati-wakil bupati dan dan walikota -wakil walikota di enam kabupaten kota di Bali dipastikan dipastikan pada minggu ke IV, Februari 2021. Kepastian tersebut sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/966/OTDA tertanggal 15 Februari 2021. Surat tersebut menjelaskan pelantikan akan dilakukan gubernur pada minggu IV bulan Februari 2021 secara virtual dan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, menghindari terjadinya kekosongan jabatan, melalui SK Gubernur Bali dan sudah ditunjuk Pelaksanan Harian (Plh). yang langsung dijabat Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota masing-masing.
“Mengenai kepastian pelantikan pada enam kabupaten kota dipastikan pada minggu ke IV sesuai surat Mendagri dan dilaksanakan secara virtual dengan Prokes yang ketat,” ujar Sukra Negara, via telepon Rabu, 17 Februari 2021.
Sementara pelantikannya sudah dipastikan dilakukan secara virtual dan dilantik bersamaan. Tujuannya, sangat jelas guna menghindari terjadi klaster baru dalam percepatan penangan Covid-19 yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali.
“Jangan sampai, gegara pelantikan Bupati Walikota di enam kabupaten kota, muncul klaster baru dan angka kasus menjadi naik. Demi, amannya dan tidak muncul klaster baru pelantikan dilakukan secara virtual sesuai surat Mendagri,” ujarnya.
Sukra Negara menambahkan, sesungguhnya pelantikan sudah siap, saat ini tinggal menunggu SK dari Mendagri. Sebab usulan SK pelantikan sudah disampaikan Kemendagri sudah sejak lama setelah ditetapkannya pasangan Bupati dan Walikota terpilih di enam kabupaten kota.
“Kami tinggal menunggu SK saja, semuanya sudah siap,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan menyampaikan, pelantikan pasangan bupati dan walikota terpilih menjadi kewenangan dari Mendagri.
“Pilkada di enam kabupaten/kota di Bali sudah berjalan aman dan damai, tidak ada gugatan hasil Pilkada sampai ke MK. Sekarang pekerjaan KPU sudah selesai dan pelantikan menjadi kewenangan Mendagri,” pungkasnya. (arn)
