DENPASAR – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali menolak tegas pengadaan seragam baru anggota DPRD Bali tahun anggaran 2021 ini. Meski sudah dianggarkan para politisi Gerindra di DPRD Bali lebih mendengar aspirasi masyarakat bawah dan konstituennya, terlebih lagi ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Selain terjadi krisis ekonomi akibat Covid-19 berkepanjangan, anggaran yang dialokasikan dalam APBD bali mendekati angka Rp 1 miliar tersebut, Fraksi Gerindra lebih memilih dialihkan untuk penanganan Covid dan membantu ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketut Juliarta anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali, Minggu 7 Februari 2021. Menurutnya, pengadaan baju seragam tersebut dinilai tidak terlalu urgen di masa ini. Sebab, mereka melihat, saat ini yang paling penting adalah membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.
“Kalau dari fraksi lain tidak tahu bagaimana. Kalau saya baju tidak begitu urgent, apalagi saat pandemi. Lebih penting kayaknya masker bisa digunakan saat bekerja, disinfektan, mending diarahkan untuk penanggulangan covid,” katanya.
Politisi Gerindra asal Desa Nyamping, Gunaksa Klungkung ini berharap agar anggaran proyek pengadaan baju seragam tersebut dapat dialihkan ke penanggulangan Covid-19, seperti misalnya pengadaan masker, hand sanitizer, atau alat pelindung diri (APD) lainnya. Ketika tetap dilaksanakan pengadaan untuk seluruh anggota dewan, proyek pembuatan baju seragam dewan jalan terus, Fraksi Gerindra menegaskan tidak akan mengambil pembagian baju seragam tersebut meski sudah masuk Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Fraksi Gerindra tetap berharap bisa dialihkan untuk menanggulangi covid 19.
“Kalau pengadaan tetap jalan, anggaran baju seragam tetap tidak bisa dialihkan kami dari Fraksi Gerindra sudah sepakat tidak akan mengambil (seragam),” tegasnya lagi.
Seperti diketahui Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Bali merencanakan pengadaan seragam dan atribut anggota DPRD. Sekretariat Dewan DPRD Bali sudah mulai melakukan lelang proyek pengadaan tersebut. Dikutip dari situs lpse.baliprov.go.id, proyek dengan kode tender 9715033 memiliki nilai pagu anggaran total Rp 883.160.000 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp 805.525.000.
Biaya yang dipergunakan merupakan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021. Kalau mengacu pada nilai pagu anggaran tersebut yang berjumlah Rp 883.160.000, maka nilai harga baju masing-masing 55 orang anggota dewan tersebut berjumlah Rp 16.057.454,7 per-anggota.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Bali, Gede Suralaga membenarkan adanya pengadaan seragam untuk seluruh anggota DPRD Bali. Mantan Kepala Biro Perwakilan Bali di Jakarta menyebutkan pihak Sekretariat akan melakukan pengadaan sebanyak lima jenis seragam.Seragam itu sendiri menurutnya merupakan pakaian yang memang setiap hari digunakan oleh para anggota dewan dalam bertugas.
“Pakaian dinas PSL (Pakaian Sipil Lengkap), PSR (Pakaian Sipil Resmi), PSH (Pakaian Sipil Harian), pakaian adat dan baju endek,” paparnya. (arn)
