BULELENG – Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng genjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebelum dibahas lebih lanjut dengan eksekutif, Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng mulai melengkapi Ranperda inisiatif dewan tersebut dengan kajian akademis.
“Kajian akademis sebagai pelengkap pembahasan Ranperda inisiatif dewan ini kami bahas bersama dengan tim penyusun naskah akademik dari Universitas Panji Sakti Singaraja,” tandas Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng Luh Hesti Ranitasari, Jumat 5 Februari 2021 usai memimpin rapat di Ruang Komisi IV Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.
Selain sepakat dan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Perda tentang PAUD dalam upaya membentuk generasi milenial yang lebih baik dan berkualitas, kata Ranitasari, tim penyusun naskah akademis yang dikordinir Gede Arnawa juga menyampaikan hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi.
“Selain terkait nomenklatur, dalam rancangan perda juga dipandang perlu untuk mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta sistem pendanaan,” jelasnya.
Salah satu dasar hukum dan menjadi peluang adalah Undang-undang tentang SIDIKNAS pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak ketiga.
Dengan dasar hukum tersebut, Ranitasari mengaku optimis pemerintah, pemerintah daerah, pihak ketiga dan masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkan PAUD pada setiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng.
“Kami juga akan berkordinasi dengan pihak terkait, untuk menanyakan kemungkinan pemanfaatan alokasi dana desa untuk membangun PAUD, karena kita ketahui sendiri wilayah Kabupaten Buleleng sangat luas dan jumlah penduduknya sangat banyak,” tandas Ranitasari yang juga berharap pembahasan Ranperda tentang PAUD berjalan lancar dan dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng, demi terbentuknya generasi millenial yang berkualitas di Kabupaten Buleleng.(kar)
