GIANYAR – Enam Kepala Keluarga (KK) Desa Adat Panglan, Pejeng, Tampaksiring, Gianyar, terancam sanksi adat “kanorayang” (dinonaktifkan). Mereka dinyatakan bersalah karena dianggap tidak tunduk terhadap awig-awig, serta tidak mengikuti keputusan paruman adat.
Polemik bergulir dari adanya proses sertifikasi tanah karang ayahan desa yang ditempati krama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diputuskan dalam paruman adat atas kesepakatan warga.
Di tengah proses sertifikasi, enam KK menyampaikan keberatan. Bahkan, salah seorang melayangkan pengaduan ke Polres Gianyar atas dugaan adanya pemalsuan surat. Menyikapi masalah tersebut, desa adat langsung menggelar paruman. Hasil mediasi, mereka akhirnya mencabut keberatan termasuk pengaduan di polisi.
Bendesa Adat Panglan I Wayan Pugra mengatakan, enam kepala keluarga tersebut masih diberikan waktu selama 35 hari untuk mencabut segala keberatan, meminta maaf, serta tunduk terhadap awig-awig. ” Sebelum dijatuhi sanksi (kanorayang), masih ada peringatan pertama selama 20 hari, peringatan kedua 10 hari dan peringatan ketiga 5 hari. Apabila tidak dilaksanakan, maka sanksi diterapkan. Kami berharap mereka meminta maaf di paruman desa dan menandatangani surat perdamaian,”ujarnya. (jay)
