DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat langkah pengendalian inflasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Kepala Bulog Bali Simon Melki Sedek, Direktur Teknologi Informasi BPD Bali IB Gede Setia Yasa, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Wali Kota Jaya Negara menegaskan, digitalisasi menjadi salah satu kunci memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi penerimaan daerah harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Digitalisasi bukan hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi bagaimana pelayanan menjadi lebih efektif dan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Jaya Negara juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar. Inovasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah di tengah terbatasnya ruang fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan mengapresiasi sinergi yang dibangun Pemkot Denpasar dalam menjaga stabilitas harga. Ia menilai peran Denpasar sangat strategis karena memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali.
Meski demikian, Ronald mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga, khususnya pada komoditas pangan yang rentan mengalami gejolak.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya selaku Ketua Harian TP2DD dan TPID melaporkan bahwa upaya pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berbagai program telah dijalankan, mulai dari operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis hingga penguatan kerja sama antar daerah.
Di sektor digitalisasi, implementasi pembayaran non-tunai untuk seluruh jenis pajak daerah telah mencapai 95 persen. Capaian tersebut didukung sejumlah inovasi digital yang dikembangkan Pemkot Denpasar, seperti Reditia, Melodi Sanur, Paon Gatsu, KLADI 5B, Pagi Bersinar BPHTB, SIPARKIR, dan SIPERDI.
“Kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital di Kota Denpasar,” kata Eddy Mulya.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Jaya Negara juga meluncurkan dua inovasi baru, yakni Kedai Pasar (Kawasan Ekonomi Digital Terintegrasi) yang menjadi klaster transaksi digital di kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidekarya, serta SMALDING (Smart Building Dharma Negara Alaya) yang mendukung tata kelola aset pemerintah berbasis data dan teknologi.
Selain itu, Pemkot Denpasar memberikan penghargaan kepada perangkat daerah dengan penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tertinggi, yakni Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Penghargaan juga diberikan kepada UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan UPTD Puskesmas I Denpasar Timur atas capaian transaksi keuangan digital terbaik.
Melalui penguatan digitalisasi dan pengendalian inflasi yang terintegrasi, Pemkot Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (sur)
