BULELENG – Berbagai persiapan dilakukan jajaran direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Swatantra Kabupaten Buleleng, menuju pelaksanaan Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM) tahun 2026.
Hasil audit independen dan BPKP atas laporan kinerja tahun 2025 yang menunjukkan tren peningkatan dengan laba bersih setelah dipotong PPh final mencapai angka Rp2,2 Miliar.
Pada RUPM yang akan dilaksanakan akhir Bulan Juni 2026 juga disiapkan paparan perkembangan 3 dari 5 unit usaha pada tahun 2026 dan proyeksi usaha pada tahun 2027.
“Dari tiga unit yang kita kembangkan tahun 2025, meliputi perkebunan, penyewaan kendaraan dan perdagangan, kita sudah mendapatkan laba usaha kurang lebih Rp2,7 Miliar. Karena, dipotong pajak penghasilan final sebesar 22 persen, sehingga laba bersih menjadi Rp 2,2 Miliar,” ungkap Dirut Perumda Swatantra Gede Boby Suryanto usai memimpin rapat persiapan RUPM tahun 2025 di Kantor Perumda Swatantra Buleleng, Selasa (23/6/2026).
Terkait laba usaha yang akan disetor ke kas daerah, Boby Suryanto menyatakan masih menunggu keputusan Bupati Buleleng selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) pada RUPM yang akan segera dilaksanakan.
“Laba bersih sebesar Rp2,2 Miliar ini akan kita setorkan kepada daerah kurang lebih Rp1 Miliar, sesuai ketetapan dari Badan Pendapatan Daerah. Namun jumlah pastinya, nanti ditentukan oleh RUPM yang akan dipimpin Bupati Buleleng selaku Kuasa Pemilik Modal dan dihadiri Dewan Pengawas serta pimpinan perangkat daerah terkait,” terangnya.
Melalui RUPM, Boby Suryanto juga akan memaparkan produktifitas 3 dari 5 unit usaha ditengah tantangan global, geopolitik, perubahan iklim serta tugas Perumda Swastantra pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai stabilisator harga bahan pangan pokok.
“Kita akan paparkan, dampak kondisi geopolitik terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpengaruh pada unit usaha penyewaan kendaraan,” ungkapnya.
Terhadap kendala tersebut, lanjut Boby, jajaran direksi Perumda Swatantra sepakat melaksanakan disertifikasi usaha dengan melakukan penyesuaian jenis kendaraan.
“Kita akan lakukan disertifikasi, menyesuaiakan jenis kendaraan yang selama ini menggunakan BBM Pertamax dengan kendaraan berbahan bakar lebih terjangkau,” jelasnya.
Sementara terhadap kendala berupa perubahan iklim yang berdampak pada tidak maksimalnya hasil produksi, tidak banyak yang bisa dilakukan.
“Hanya bisa menunggu perbaikan hasil panen yang berubah karena terdampak cuaca ekstrem, iklim yang tidak menentu dan sangat berdampak pada tumbuh kembang serta produksi usaha perkebunan baik kopi maupun cengkeh,” ujarnya.
Terkait usaha perdagangan, menurut Boby masih tergolong baik meski ada tugas tambahan sebagai stabilisator harga bahan pangan pokok (bapok) pada TPID.
“Kalau pasokan, tidak terlalu masalah karena sudah terjalin kerjasama antar Perumda se-Bali. Kita sudah mulai merintis Program 2027, menjaga ketahanan pangan daerah melalui ekosistem hulu hilir pertanian bersama Dinas Pertanian, BPD Bali, Petani dan Peternak, mengembangkan industri pakan ternak dengan memberdayakan produksi jagung di Gerokgak untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam petelur maupun pedaging di Kabupaten Buleleng,” pungkasnya.(*)
