KLUNGKUNG – Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada perencanaan keuangan Pemkab Klungkung.
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah meningkatnya biaya operasional, pemerintah daerah bersiap melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk pos belanja transportasi dan perjalanan dinas yang berpotensi mengalami penyesuaian.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya beban operasional pemerintah akibat naiknya harga bahan bakar yang selama ini menjadisalah satu komponen penting dalam mendukung mobilitas dan pelayanan publik.
Sekda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah lebih dahulu mengingatkan seluruh OPD untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi. Kebijakan itu kini menjadi semakin penting menyusul adanya kenaikan harga Pertamax yang berdampak langsung pada kebutuhan biaya operasional pemerintah.
“Pastinya akan ada penyesuaian. Sebelum ini juga kami sudah bersurat ke masing-masing OPD agar penggunaan anggaran yang ada bisa dilakukan secara efektif dan efisien,” ujar Lesmana, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi berbagai aktivitas pemerintahan yang membutuhkan mobilitas tinggi, mulai dari operasional kendaraan dinas hingga pelaksanaan kegiatan lapangan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pola penggunaan anggaran agar tidak terjadi pembengkakan belanja yang dapat memengaruhi keseimbangan keuangan daerah.
Meski demikian, Lesmana menegaskan bahwa langkah penyesuaian anggaran bukan berarti memangkas program-program pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Bupati sudah bersurat kepada seluruh OPD agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Program tetap harus berjalan, tetapi pelaksanaannya menyesuaikan kondisi yang ada saat ini,” tegasnya.
Evaluasi yang akan dilakukan, lanjut Lesmana, lebih diarahkan pada upaya mencari ruang-ruang efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Sejumlah pengeluaran yang dinilai masih dapat dihemat akan menjadi fokus pembahasan bersama masing-masing perangkat daerah.
Pemkab Klungkung juga berencana membahas lebih lanjut skema penyesuaian anggaran dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan operasional setiap OPD. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan keuangan daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
“Mempertimbangkan kondisi saat ini, terutama terkait keuangan daerah dan kemandirian yang diharapkan, tentu harus ada penyesuaian dan pengelolaan anggaran yang lebih cermat,” ungkapnya. (yan)
