YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Setelah meraih predikat terbaik dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, Bali juga dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja terbaik pertama dalam kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa–Bali.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi senilai Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan diserahkan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi kepada Gubernur Bali Wayan Koster di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).
Bali berhasil mengungguli Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempati posisi kedua dan Jawa Tengah di posisi ketiga. Hasil itu menunjukkan kemampuan Bali menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, mulai dari kemampuan menjaga stabilitas inflasi pangan, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran daerah, hingga efektivitas program pengendalian inflasi yang dijalankan secara berkelanjutan. Bali dinilai mampu menunjukkan konsistensi kinerja yang terukur dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa sistem penilaian dilakukan berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih seimbang dan objektif. Menurut dia, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga upaya menghadirkan contoh nyata kepemimpinan daerah yang bekerja dan menghasilkan capaian konkret.
“Penghargaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada para kepala daerah, dengan menunjukkan bahwa masih banyak pemimpin daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang sangat baik,” ujar Tito.
Prestasi yang diraih Bali memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan jangka pendek, melainkan memerlukan konsistensi, koordinasi lintas sektor, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Di tengah berbagai tekanan ekonomi, Bali mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak.
Penghargaan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Bagi Bali, capaian ini menambah deretan pengakuan atas kinerja pemerintahan daerah yang dinilai mampu menerjemahkan program pembangunan ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.
