BULELENG – Aksi berkelanjutan, protes warga terdampak Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pemaron, paska audensi ke Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng, tanggal 18 Mei 2026 mendapatkan perhatian khusus Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi.
Selain mengapresiasi langkah strategis wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng dalam mengakomodir aspirasi warga terdampak polusi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pemaron, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong penanganan jangka pendek bersama PT. Indonesia Power dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pangkung Paruk Kecamatan Seririt.
“Menangani suatu polemik, yang dibutuhkan adalah jalan keluarnya, dengan mempertimbangkan semua aspek,” tandas Kresna Budi usai diskusi bersama sejumlah kader dan simpatisan di Gria Taman, Kelurahan Liligundi Kecamatan Buleleng, Selasa (2/6/2026).
Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng ini mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi yang tidak hanya mengakomodir aspirasi warga terdampak, tetapi juga mempertimbangkan dampak kedepan, untuk mendapatakan solusi terbaik.
“Fraksi Golkar, mempertimbangkan segala aspek dan dampak kedepannya. Kita tahu, PLTGU sangat bersinggungan dengan kepentingan umum, kebutuhan kita akan listrik. Tapi, penting juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak,” terangnya.
Solusinya, Kresna Budi mendorong PT. PLN (Persero) melalui PT. Indonesia Power untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ramah lingkungan.
“Solusi yang kami tawarkan adalah mendorong PLN mengembangkan PLTS di Buleleng Barat, seperti di Desa Pangkungparuk. Setelah jadi, baru PLTD Pamaron ditutup. Kalau sekarang, tidak mungkin bisa dilakukan, karena listrik ini untuk kepentingan masyarakat banyak, masyarakat Bali yang kekurangan listrik dan banyak kepentingan lainnya yang harus diakomodir,” pungkasnya.(kar/jon)
