KUTSEL – Nasib pembangunan Jalan Lingkar Barat (JLB) Tanjung Benoa hingga kini masih terkatung-katung. Padahal rencana untuk mengurai kemacetan ini sudah menjadi wacana publik selama puluhan tahun, bahkan kabarnya sejak tahun 1999.
Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made “Yonda” Wijaya, yang selama ini gencar mengawal rencana tersebut, mengaku sangat kecewa. Karena satu-satunya solusi konkret untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di Tanjung Benoa itu, dipastikan absen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026.
”Wacana pembangunan jalan lingkar Tanjung Benoa sebenarnya bukan hal baru. Usulan tersebut telah berkali-kali disampaikan dalam forum Musrenkel hingga Musrencam. Sebelum Pak Giri menjadi Wakil Gubernur pun sudah dicanangkan, bahkan DED-nya sudah dua kali dibuat, termasuk desain ikon penyu itu. Saksinya kan Pak Sekda sekarang (sebelumnya Kadis PUPR Badung),” ujar Yonda pada Selasa (19/5/2026).
Menurut Yonda, proyek JLB Tanjung Benoa seharusnya menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Karena hingga saat ini, Jalan Pratama masih menjadi satu-satunya akses keluar-masuk menuju kawasan wisata bahari Tanjung Benoa. Bahkan ketika musim liburan (peak season) tiba, Jalan Pratama yang sempit, kerap lumpuh akibat tidak mampu menampung bus-bus besar yang berpapasan.
Oleh karena itu, Yonda menilai, tidak masuknya JLB dalam RPJMD 2026 adalah sebuah anomali atau ketidaknormalan. Pasalnya, hal tersebut sangat kontradiktif dengan visi Pemkab Badung, yakni mewujudkan pariwisata berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, di mana peningkatan infrastruktur publik menjadi salah satu misi utamanya.
”Kalau untuk program jangka pendek mengentaskan kemacetan, Tanjung Benoa jelas masuk kategori macet. Makanya kemarin saya sampaikan, ada apa ini? Kenapa seolah-olah tidak diperhatikan? Padahal ini salah satu wisata bahari penyumbang pajak Kabupaten Badung,” katanya menekankan.
Yonda yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Badung menduga, belum terealisasinya proyek ini disebabkan oleh kendala pembiayaan serta regulasi ketat terkait kawasan mangrove dan Taman Hutan Raya (Tahura). Kendati demikian, ia menyayangkan minimnya penjelasan resmi kepada masyarakat selama ini.
“Kebetulan waktu itu Pak Sekda masih menjabat Kadis PUPR. Di hadapan beliau, Ketua DPRD, dan wakil rakyat lainnya sudah sangat jelas kami sampaikan bahwa usulan jalan lingkar ini harus masuk dalam RPJMD. Kalau tidak masuk, bagaimana bisa dieksekusi?” cetusnya.
Sebagai langkah darurat jika JLB belum bisa dieksekusi dalam waktu dekat, Yonda mendesak Pemkab Badung untuk setidaknya segera melakukan penataan total terhadap Jalan Pratama. Karena saat ini, kondisinya dirasa sangat tidak nyaman oleh permukaan yang tambal sulam.
“Sebagai partner pemerintah tentu kami selalu membantu program pemerintah. Tetapi sebagai fungsi kontrol, kami wajib mengingatkan pemerintah. Nanti masyarakat sendiri yang akan menilai,” pungkasnya. (adi)
