DENPASAR – Pesta Kesenian Bali (PKB) kembali digelar sebagai ajang seni budaya terbesar di Bali. Event tahunan yang menjadi etalase seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat Bali itu akan berlangsung selama hampir satu bulan, mulai 13 Juni hingga 11 Juli 2026.
Gubernur Bali Wayan Koster berharap even ini akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada Rapat Pleno Pesta Kesenian Bali XLVIII Tahun 2026, Selasa (12/5/2026) pagi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar .
Menurut orang nomer satu di Bali itu, konsistensi pelaksanaan PKB setiap tahun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bali. Ia menyebut hanya Bali yang mampu melaksanakan pesta kesenian daerah secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun sebagai bagian dari upaya pelestarian seni, adat, dan budaya daerah.
“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto bisa hadir membuka pawai Pesta Kesenian Bali,” ujarnya.
Sementara dihadapan panitia penyelenggara, Koster menyampaikan jika Pesta Kesenian Bali (PKB) harus dikelola secara profesional dan berkualitas karena tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bali, tetapi juga mendapat perhatian internasional mengingat PKB sebagai ajang pelestarian seni, budaya, dan identitas Bali di mata dunia.
Gubernur Koster yang pada kesempatan ini juga didampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menjelaskan bahwa sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Bali, pelaksanaan PKB dinilai belum berjalan optimal.
Menurutnya, tema yang diusung kerap tidak selaras dengan pertunjukan yang ditampilkan. Selain itu, tata pelaksanaannya dianggap kurang rapi, belum terintegrasi, serta stand pameran UMKM masih dikenakan biaya.
Karena itu, setelah menjabat sebagai gubernur, Koster melakukan penataan dan perancangan ulang pelaksanaan Pesta Kesenian Bali agar lebih tertib, terkonsep, terintegrasi, dan mampu mencerminkan kualitas seni budaya Bali secara lebih baik.
“Dulu antara tema dengan yang ditampilkan sering tidak sesuai. Tata pelaksanaannya juga kurang rapi dan belum terintegrasi. Bahkan pameran UMKM berbayar, para perajin harus membayar stand untuk bisa tampil. Namun sejak saya menjadi Gubernur, stand pameran di Pesta Kesenian Bali digratiskan,” ujar Koster.
Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menegaskan tata kelola Pesta Kesenian Bali harus menjadi perhatian khusus agar pelaksanaannya berjalan tertib, aman, nyaman, dan berkualitas.
Ia menyoroti pentingnya penanganan kebersihan selama pelaksanaan PKB, baik oleh pengunjung maupun para pedagang. Pengunjung diminta tertib dan tidak membuang sampah sembarangan, sementara pedagang diimbau tidak menggunakan plastik sekali pakai sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ramah lingkungan di Bali.
Selain kebersihan, Koster juga menekankan aspek keamanan selama pelaksanaan PKB. Menurutnya, sistem keamanan harus dijaga dengan baik agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat menghadiri berbagai rangkaian kegiatan seni dan budaya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemasangan CCTV di sejumlah titik dinilai penting guna meningkatkan pengawasan dan keamanan pengunjung.
Koster juga meminta keamanan makanan menjadi perhatian serius. Ia menegaskan seluruh makanan dan minuman yang dijual selama Pesta Kesenian Bali harus dipastikan aman serta tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
“Tak hanya itu, pendataan jumlah penonton yang hadir setiap hari juga perlu dilakukan secara tertib agar panitia dapat mengetahui tingkat kunjungan masyarakat selama pelaksanaan PKB berlangsung,” jelasnya.
Terkait pengelolaan parkir, Koster menilai kerja sama dengan desa adat di sekitar lokasi harus dibangun secara baik dan terintegrasi guna mendukung kelancaran serta kenyamanan pengunjung yang datang ke Pesta Kesenian Bali.
Koster menyampaikan bahwa keseluruhan rangkaian acara Pesta Kesenian Bali pada tahun ini sudah sangat padat dan dinilai mencerminkan implementasi Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan PKB dapat berjalan lancar dan sukses.
Koster juga menegaskan berbagai kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terulang pada penyelenggaraan berikutnya.
“Setiap tahun harus ada kemajuan yang lebih baik agar kualitas PKB terus meningkat dan tujuan pelaksanaannya bisa tercapai dengan baik,” ujarnya. (jay/jon)
