GIANYAR – Jadi catatan sejarah, Pemerintah Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, resmi memulai pembangunan kantor desa dengan menggelar upacara peletakan batu pertama, Jumat (1/5/2026).
Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru setelah puluhan tahun pelayanan pemerintahan desa berlangsung di atas tanah pinjaman warga.
Perbekel Desa Saba, Ketut Redhana, didampingi Ketua BPD I Made Mudiardana dan Ketua LPM I Made Airawan, menjelaskan pembangunan kantor desa dilakukan secara bertahap. Proses diawali dengan pembelian lahan di Banjar Banda, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik melalui mekanisme terbuka dan transparan.
“Kami pastikan seluruh proses berjalan transparan, mulai dari pengadaan tanah menggunakan appraisal hingga pembangunan dengan tender terbuka,” tegas Rendhana.
Selama ini, keterbatasan status lahan membuat pemerintah desa tidak dapat melakukan perbaikan maksimal.
Kondisi kantor pun kerap memprihatinkan, terutama saat musim hujan karena sering bocor. Bahkan, aktivitas pemerintahan kerap terganggu karena keterbatasan ruang.
“Untuk rapat saja kami sering meminjam tempat. Kalau dilakukan di kantor, pelayanan administrasi jadi terganggu karena ruangannya menyatu,” ungkapnya.
Pembangunan gedung ini dilakukan bertahap. Direncanakan akan bisa ditempati akhir tahun 2027.
Upacara peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar, di antaranya Dinas PMD, Inspektorat, PUPR, dan Perkim. Hadir pula Ketua Forum Perbekel, para perbekel se-Kecamatan Blahbatuh, serta Forum BPD Kabupaten Gianyar dan Muspika Blahbatuh.
Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gianyar, I Gede Daging, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan kantor desa tersebut.
Ia mengakui kondisi kantor lama sudah tidak lagi representatif seiring meningkatnya tugas dan fungsi desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa.
“Saat pertama menjabat, saya melihat langsung kondisi kantor Desa Saba dan memang sudah mendesak untuk diperbaiki. Karena itu, kami mendorong desa menyiapkan dana cadangan dari bagi hasil pajak kabupaten,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, tokoh adat, hingga pihak swasta yang berinvestasi di wilayah tersebut.
Dukungan swasta pun terlihat nyata dalam pembangunan ini. Sejumlah pengusaha turut memberikan kontribusi, di antaranya pemilik jaringan usaha oleh-oleh Krisna Oleh-Oleh Khas Bali Ajik Krisna sebesar Rp100 juta, Villa Lila Cita Rp5 juta, serta Bank BPD Bali sebesar Rp10 juta.
Redhana berharap partisipasi berbagai pihak terus mengalir demi mempercepat penyelesaian pembangunan kantor desa tersebut.
“Kami harap dukungan dari pihak lain juga terus bertambah agar pembangunan ini bisa berjalan lancar dan tuntas sesuai harapan,” pungkasnya. (jayy)
