BADUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali terus melakukan evaluasi Pemilu dan perkuat kolaborasi Demokrasi. Salah satunya dengan memperluas jangkauan pengawasan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok nelayan melalui kegiatan dialog interaktif yang digelar di pesisir Bali bersama Nelayan Baruna II di Banjar Sogsogan, Cemagi Badung, Senin (5/5/2025).
Dalam kegiatan dialog tersebut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengajak para nelayan untuk tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga turut mengawasi jalannya proses demokrasi.
Ketut Ariyani juga mengingatkan bahwa segala aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan para nelayan tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik. Dari harga bahan bakar kapal hingga akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, semua itu ditentukan oleh kebijakan yang lahir dari proses politik.
“Kadang kita merasa politik itu jauh dari kehidupan kita di laut. Padahal keputusan yang diambil oleh para pemimpin, dari pusat sampai desa, punya dampak langsung pada dapur kita,” kata Ketut Ariyani.
Mantan Ketua Bawaslu Bali periode lalu, Ketut Ariyani juga mencontohkan bagaimana perubahan kebijakan impor ikan bisa mempengaruhi harga tangkapan nelayan lokal, atau bagaimana keberadaan proyek pariwisata di pesisir bisa mengancam ruang hidup para nelayan.
“Masa depan anak-anak kita, keberlanjutan laut kita, bahkan harga ikan di pasar itu semua berkelindan dengan kebijakan publik,”katanya.
Menurut Ariyani bahwa masyarakat, termasuk nelayan, memiliki peran penting dalam mencegah praktik-praktik yang mencederai demokrasi seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi data pemilih.
Lebih jauh Ariyani menyebutkan, kenapa menyasar kelompok nelayan, Ariyani memandang, bahwa menyasar kelompok nelayan adalah bagian dari komitmen Bawaslu untuk memperluas basis pengawasan di daerah rawan pelanggaran.
Ariyani juga berharap dengan pengetahuan dan kesadaran, masyarakat bisa menjadi pengawas partisipatif yang menjaga integritas pemilu dari tingkat paling dasar.
“Wilayah pesisir kerap luput dari sorotan, dan praktik manipulatif kerap menyasar daerah-daerah yang dianggap jauh dari pantauan, kami tentu ingin memperkuat pondasi pengawasan kami dilingkup wilayah terkecil,” pungkasnya. (arn/jon)
