DENPASAR – Dalam rapat evaluasi tata kelola sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan serta peningkatan kapasitas pengawas pemilu yang diselenggarakan secara daring, dua Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma dan Gede Sutrawan, menyoroti berbagai aspek strategis terkait pengawasan pemilu di Bali.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia,Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan , I Nyoman Gede Putra Wiratma menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam evaluasi, yaitu tata kelola organisasi, sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas.
Ia menguraikan bahwa dalam pengelolaan SDM, perlu ada reaktualisasi tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari Provinsi hingga badan ad hoc.
Selain itu, ia menyoroti perlunya pembinaan dan rekrutmen yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu.
Wiratma menyampaikan apresiasi atas kinerja Bawaslu Bali dalam tahapan pemilu dan pemilihan.
“Sepanjang Pemilu dan Pemilihan, Bali telah bekerja dengan baik dan kedepannya harus kita tingkatkan lagi,” ujar Wiratma, Minggu (16/3/2025).
Lebih dari sekadar evaluasi teknis, Wiratma juga menegaskan bahwa kantor Bawaslu di seluruh tingkatan harus tetap aktif setelah pemilu. Ia mengusulkan agar kantor Bawaslu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat yang ingin berdiskusi dan memahami lebih dalam tentang kepemiluan.
“Pasca Pemilu dan Pemilihan, kita buat rumah diskusi bersama untuk masyarakat, dan ini terbuka bagi siapapun yang ingin datang ke kantor Bawaslu untuk berbincang tentang Demokrasi,” terang pria yang akrab disapa Dodo tersebut.
Rapat evaluasi ini, lanjut Wiratma, diharapkan tidak hanya menjadi refleksi, tetapi juga momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola pemilu ke depan. Dengan semakin aktifnya partisipasi publik dalam pengawasan, pemilu yang transparan dan berintegritas bukan hanya harapan, tetapi sebuah keniscayaan.(arn/jon)
