DENPASAR – Pemerintah Pusat menegaskan komitmennya untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar di Pulau Dewata. Mulai dari kemacetan lalu lintas, hingga tata kelola sampah. Komitmen inipun tercermin dari gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali yang secara langsung dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Menko AHY menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun hal itu wajib tanpa mengorbankan masyarakat, alam, dan budayanya. “Tidak adil apabila dorongan terhadap pertumbuhan, khususnya sektor pariwisata, justru membuat masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali terabaikan. Kita ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan tetap melestarikan kearifan lokal,” ujar AHY.
Ditegaskan dia, pengembangan wilayah haruslah diletakkan secara proporsional dan diawali penataan ruang wilayah. Pihaknya berkeinginan menghadirkan tata ruang berkelanjutan, yang seimbang antara alokasi untuk sektor pariwisata, kawasan permukiman masyarakat, sekaligus tetap menjaga lahan sawah agar produktif.
Disampaikannya pula, ada sejumlah persoalan utama di Bali yang menjadi sorotan dalam gelaran rakor tersebut. Di antaranya yakni kemacetan, utamanya saat musim liburan atau high season. “Karena itu, kita harus menghadirkan kebijakan jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk mengurai kemacetan dan kepadatan tersebut. Termasuk di dalamnya pengembangan transportasi air seperti water taxi yang juga kita bahas,” sebutnya.
Permasalahan lainnya, yakni berkenaan dengan sampah. Menurut dia, hal ini harus disikapi melalui perkuatan TPST maupun TPS3R. Namun ketika kapasitas sudah melampaui batas, maka program Waste to Energy atau pengolahan sampah menjadi energi dipandang sebagai salah satu solusi yang diharapkan dapat segera diwujudkan di Bali.
“Yang ketiga, adalah sektor perumahan dan kawasan permukiman. Kita harus terus melakukan penataan yang baik. Pemerintah juga memiliki program penyediaan rumah yang layak dan terjangkau melalui berbagai program perumahan rakyat yang difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” sambungnya.
Keempat, lanjut dia, adalah kaitan dengan konektivitas multimoda. Baginya, hal ini merupakan hal sangat penting agar dapat mengembangkan sistem transportasi massal yang mampu mengurangi kemacetan dan kepadatan yang selama ini menjadi perhatian publik. “Perlu kita ingat, ketika isu-isu tersebut viral, dampaknya tidak hanya bersifat lokal atau nasional, tetapi langsung menjadi perhatian dunia karena Bali adalah destinasi internasional. Karena itu, berbagai testimoni mengenai kemacetan, kepadatan (overcrowding), maupun persoalan sampah, harus mampu kita jawab dengan solusi dan kebijakan yang strategis,” ucapnya sembari memastikan bahwa para menteri yang hadir dalam rakor tersebut juga memiliki komitmen yang sama.
“Bali adalah wilayah yang sangat spesial dan unik. Kita ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tetap melestarikan budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang menjadi identitas utama Bali,” pungkasnya di sela rakor yang dihadiri pula oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Rahmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran kepala daerah se-Bali tersebut.*
