DENPASAR – Komisi VII DPR RI mendatangi Kawasan Ekonomi Khusus KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Denpasar Senin (4/5/2026). Kedatangan bertajuk kunjungan Kerja ini, menyataka dukungan terhadap KEK Kura-Kura Bali ditandai dengan berlangsungnya diskusi produktif yang berlangsung di Gedung UID Bali Campus.
Kunjungan kerja reses ini dihadiri oleh sejumlah pihak seperti Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta sejumlah awak media.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, memberikan apresiasi terhadap pengembangan KEK Kura Kura Bali.
“Kura-Kura Bali ini kalau kami lihat sebagai kawasan dengan potensi besar untuk menjadi contoh pengembangan kawasan terpadu,” ujar Evita Nursanty di hadapan jajaran manajemen dan pemerintah daerah.
Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, yang mengatakan, “Kita bangga sebagai wakil rakyat dan mitra, bahwa ada grand design yang begitu luar biasa, dengan ekosistem yang ingin dibangun di KEK Kura Kura Bali ini, yang menggambarkan cita-cita besar Indonesia,” ujarnya.
Sebagai komisi yang menjalankan fungsi pengawasan di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, Komisi VII menegaskan bahwa Bali merupakan wajah pariwisata nasional yang memiliki posisi sangat strategis. Mereka kompak menekankan bahwa meskipun legislatif mendukung penuh investasi dan pengembangan kawasan, namun faktor lingkungan dan kearifan lokal harus tetap menjadi prioritas utama.
Komisi VII meminta agar PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Kura Kura Bali terus memegang teguh filosofi Tri Hita Karana, menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan dalam setiap tahap pembangunan.
Selain aspek ekologis, Komisi VII DPR RI menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pelestarian kebudayaan Bali dalam ekosistem KEK Kura Kura Bali. Hal ini mencakup integrasi pariwisata dengan pemberdayaan UMKM lokal dan ekonomi kreatif sebagai pilar transformasi ekonomi nasional.
Sejalan dengan harapan Komisi VII, Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tuti Hadiputranto, menyatakan bahwa dalam pembangunannya, KEK Kura Kura Bali tetap mengedepankan keseimbangan.
“Nilai keseimbangan ini bukan sekadar konsep, tetapi panduan konkret dalam mengembangkan kawasan ini, sekaligus menentukan bagaimana Kura Kura Bali tumbuh dan memberi manfaat nyata,” jelasnya.
Tuti juga menekankan bahwa pembangunan kawasan sudah melalui kalkulasi dan perencanaan penggunaan yang matang. Ia menambahkan bahwa seluruh proyeksi pengembangan kawasan ini telah dikalkulasikan untuk jangka waktu 30 tahun ke depan.
Pada kesempatan ini juga, di hadapan mitra kerja, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, memberikan catatan mengenai birokrasi perizinan yang sering kali menjadi kendala bagi investor. Beliau menekankan perlunya sinkronisasi aturan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Ketidaksinkronan antara aturan pusat dan daerah ini berisiko membuat investor urung menanamkan modalnya. Ke depan, banyak hal yang harus kita benahi bersama, termasuk penyelarasan tata ruang agar lebih terintegrasi,” tegas Evita.
Selain membahas potensi pengembangan KEK Kura Kura Bali, diskusi tersebut juga membahas mengenai kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala BKPM, serta COO Danantara pekan lalu.
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau potensi KEK Kura Kura Bali menjadi lokasi Indonesia Financial Center atau KEK sektor keuangan.
Terkait dengan hal ini, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra menekankan bahwa rencana KEK sektor keuangan tersebut harus memberi dampak bagi warga Bali.
“Pada prinsipnya: harus memberikan keuntungan bagi Bali, dan tidak keluar dari green industry (tourism) serta mengedepankan keberlanjutan alam dan budaya Bali,” ujar Dewa Made Indra.
Diskusi ditutup oleh Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya, yang mengapresiasi masukan DPR sebagai bentuk klarifikasi objektif untuk memastikan proyek ini memberikan dampak regeneratif bagi masa depan Bali.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha diharapkan mampu memastikan KEK Kura Kura Bali tidak hanya sukses secara investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sosial-budaya setempat. (jay/jon)
