KARANGASEM – Persoalan sampah menjadi isu utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bebandem, di Aula Kantor Desa Bebandem, Rabu (25/2). Pemerintah kecamatan dan kabupaten sepakat mendorong solusi konkret melalui penguatan pengelolaan sampah berbasis desa.
Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah sepele. Ia meminta penanganan dimulai dari tingkat rumah tangga hingga desa.
“Jangan sampai persoalan sampah membuat kita ditegur. Mari kita kelola bersama dari rumah tangga. Kalau ini menjadi kebiasaan, pelan tapi pasti Karangasem akan bersih,” tegasnya di hadapan peserta Musrenbang.
Menurut Pandu, perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif agar tata kelola sampah berjalan berkelanjutan, bukan sekadar program sesaat.
Camat Bebandem, I Gusti Ngurah Wiranata, menyatakan dukungannya terhadap penguatan sistem Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di setiap desa. Namun hingga kini, dari delapan desa di Bebandem, baru satu desa yang memiliki TPS3R.
“Kami dorong agar setiap desa bisa mengusulkan pembangunan TPS3R. Kendalanya ada pada ketersediaan lahan minimal 10 are serta keterbatasan anggaran. Ini akan kami komunikasikan kembali dengan desa dan desa adat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, menegaskan bahwa isu sampah menjadi perhatian serius Bupati I Gusti Putu Parwata dalam perencanaan pembangunan daerah dan harus diintegrasikan dalam skala prioritas desa.
“Persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Ini harus masuk dalam dokumen perencanaan dan menjadi komitmen bersama. Kami di Bappeda akan mendorong agar usulan terkait TPS3R dan penguatan sistem pengelolaan sampah desa mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari total 118 usulan pembangunan delapan desa yang dibahas dalam forum, sebanyak 24 usulan disepakati sebagai prioritas untuk diperjuangkan hingga tahap penetapan APBD.
“Semua usulan yang masuk kami verifikasi berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat. Sampah menjadi salah satu isu strategis karena menyangkut lingkungan, kesehatan, dan citra daerah,” ujarnya.
Menurutnya, masih dibuka ruang selama tujuh hari ke depan untuk penyempurnaan dan penajaman usulan sebelum masuk tahap pembahasan lanjutan, agar program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. (wat)
