KLUNGKUNG – Bupati Klungkung I Made Satria membawa langsung persoalan abrasi pantai yang kian mengkhawatirkan di wilayahnya ke pemerintah pusat.
Dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Bupati Satria mendesak agar penanganan pengaman pantai segera dilakukan menyusul kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat akibat kemunduran garis pantai yang cukup parah.
Bupati Klungkung I Made Satria didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana serta Kepala Dinas PUPRPKPK melaksanakan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Fikri Abdurrachman.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Gunawan Suntoro beserta jajaran. Dalam audiensi tersebut, Bupati Satria memaparkan kondisi riil abrasi yang terjadi di sejumlah titik pesisir Kabupaten Klungkung.
Abrasi dan kemunduran garis pantai tidak hanya menggerus bibir pantai, tetapi juga telah merusak lahan pertanian garam, badan jalan, jaringan listrik, hingga permukiman warga.
Beberapa lokasi yang terdampak serius di antaranya Pantai Monggalan di Desa Kusamba serta ruas jalan kabupaten dan fasilitas pejalan kaki menuju Pelabuhan Banjar Nyuh, Desa Ped.
Kondisi di jalur menuju pelabuhan tersebut dinilai sangat krusial karena merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Penida. Saat ini, sebagian badan jalan tergerus abrasi dan nyaris terputus, sehingga berpotensi mengganggu konektivitas dan arus wisatawan.
Bupati Satria menegaskan, dampak abrasi tidak sebatas kerusakan fisik, melainkan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang terdampak merupakan akses vital dan koridor distribusi logistik serta hasil pangan, sekaligus jalur utama penunjang sektor pariwisata di Nusa Penida.
“Penanganan abrasi ini sangat mendesak mengingat infrastruktur yang rusak merupakan akses utama masyarakat dan jalur distribusi logistik serta pariwisata. Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat melakukan penanganan sesuai kewenangannya secara berkelanjutan,” tegas Bupati Satria.
Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bupati Satria juga menyerahkan langsung proposal usulan penanganan abrasi pantai kepada pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Proposal tersebut memuat rencana teknis pengaman pantai serta kebutuhan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Pemkab Klungkung berharap adanya intervensi pemerintah pusat mengingat sebagian kewenangan pengelolaan sumber daya air dan pengamanan pantai berada di bawah otoritas kementerian.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci agar penanganan abrasi dapat dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Audiensi ini juga diharapkan melahirkan langkah konkret segera diambil untuk mitigasi dan penanganan abrasi, guna melindungi masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan infrastruktur vital, serta memastikan sektor pariwisata dan perekonomian daerah tetap berjalan optimal. (yan)
