DENPASAR – Tak hanya sekali, Gubernur Bali Wayan Koster sudah beberapa kali menyampaikan kritikannya terhadap anggota DPR dan DPD RI dapil Bali. Ia menyoroti kinerja wakil rakyat yang dinilai tidak maksimal dalam perjuangkan kepentingan Bali ditingkat nasional.
Kritikan itu kembali di lontarkan kepada anggota DPR dan DPD RI dalam NCPI Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 yang digelar di Sanur, Rabu (18/2/2026)
Kritik tersebut disampaikan Koster saat menyoroti dampak pariwisata yang kian masif terhadap Bali, termasuk meningkatnya alih fungsi lahan yang mencapai ratusan hektare per tahun.
“Tadi sukanya, enaknya jadi daerah pariwisata. Sekarang gak enaknya, alih fungsi lahan terus meningkat 600 sampai 700 hektare pertahunan. Ini yang harus kita kendalikan. Kalau gak kita kendalikan alih fungsi lahan kita di Bali ini, Bali akan menghadapi ancaman sumber pangan dan juga akan semakin tergerus. Kalau pangan kita terdepan terancam. Memangnya kita hidup dari mana? Dan saya tidak ingin Bali ini terlalu banyak bergantung sumber pangannya dari luar, karena itu membahayakan,” ujar Koster
Ia menekankan bahwa Bali harus mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, mulai dari pangan, air hingga energi. Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah berpotensi menimbulkan kerentanan di masa depan.
“Kita ingin Bali ini dia dari segi kebutuhan dasarnya pangan, air, energi harus bisa kita punya dari Bali. Kecuali produk-produk bermerek misalnya tas Louis Vuitton dari Paris, silahkan tapi kalau baju-baju biasa gini kita beli dari Bali sendiri. Dari Bali kita bikin,” katanya.
Koster juga mengingatkan sejumlah persoalan lain yang muncul akibat pertumbuhan pariwisata, seperti peningkatan volume sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, kemacetan, kesenjangan wilayah, hingga keterbatasan infrastruktur publik.
“Kemudian sampah makin meningkat ekosistem lingkungan makin rusak ancaman kekesediaan bersih dan macet. Lalu kesenjangan budaya antara Sarbagita dan luar Sarbagita. Kemudian kapasitas infrastruktur publik jauh dari memadai. Sekarang saya mulai up. Mulai saya mengangkat ini, isu ini. Ini real ini,” tegasnya.
Pada titik tersebut, Koster secara terbuka menyindir peran anggota DPR dan DPD RI dari Bali yang menurutnya belum optimal memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa wakil rakyat seharusnya fokus berjuang di pusat, bukan justru berkutat pada persoalan lokal yang menjadi tugas DPRD Bali.
“Seharusnya anggota DPR dari Bali, anggota DPD dari Bali yang diurus ini menjadi pejuang rakyat Bali untuk di Jakarta bukan berjuang di Bali. Yang di Bali sudah ada DPRD-nya. Berjuangnya di sana, di kementerian semua mitra kerjanya di kementerian itu berjuangkan dia. Suarakan ini, nggak usah ngudek-ngudek di Bali, di sini sudah ada DPRD-nya,” ujar Koster.
Ia mencontohkan, wakil rakyat di pusat seharusnya aktif memperjuangkan anggaran dan kebijakan untuk Bali melalui kementerian terkait, bukan hanya mengkritik persoalan di daerah tanpa solusi konkret.
“Dulu saya DPR, Pak Mangku juga DPD kita berjuang di Jakarta dapat undang-undang provinsi Bali. Begitu mestinya berjuang kalau di Jakarta kita menjadi pejuang. Kalau untuk Bali kita menjadi menggali aspirasinya. Apa masalahnya? Sekolah rusak? Bantu. Bukan dimana-marahin. Kalau sekolah rusak datangin dia apa yang perlu dibantu. Rumah sakit rusak? Carikan alat kesehatan di situ di Menteri Kesehatan. Bukan dimana-marahin. Datangin dia berjuang sana,” jelasnya.
Koster menegaskan bahwa solusi atas berbagai persoalan Bali banyak berada di tingkat pusat, sehingga peran wakil rakyat di Jakarta sangat krusial untuk memperjuangkan alokasi anggaran dan kebijakan yang berpihak pada Bali.
“Apa yang kita harus berjuangkan di Jakarta supaya APBN-nya turun ke Bali. Begitu baru dia menjadi pejuang. Kalau berkutat di sini orang masalah yang kita hadapi di sini solusinya nggak ada di sini, ada juga di Jakarta. Kalau berkutat di sini nambah masalah,” pungkas politisi asal Sembiran Buleleng ini. (jay/jon)
