KLUNGKUNG – Pembangunan infrastruktur di Nusa Penida pada tahun 2026 dipastikan mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalokasikan anggaran lebih dari Rp200 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan tersebut, sebagai upaya menjaga keberlanjutan pariwisata yang berkembang pesat.
Pariwisata Nusa Penida selama ini dinilai telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur dasar sebagai penopang utama aktivitas pariwisata.
Infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga ketersediaan listrik dinilai menjadi fondasi penting agar destinasi wisata dapat diakses dengan baik, nyaman dikunjungi, serta berkembang secara berkelanjutan.
Persoalan infrastruktur ini menjadi salah satu sorotan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang dibuka Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung, Kamis (5/2/2026), di ruang rapat Praja Mandala.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Wabup Tjok Surya menegaskan kontribusi pariwisata Nusa Penida terhadap perekonomian daerah cukup besar, namun keberlanjutannya harus didukung dengan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai, khususnya jalan menuju destinasi wisata dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
“Tahun 2026 ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari 200 miliar rupiah khusus di Nusa Penida,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Langkah ini juga dinilai strategis di tengah kebijakan pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat serta kebijakan pengangkatan PPPK yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Klungkung Ketut Arie Gunawan menjelaskan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2027 bertujuan mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan, serta merumuskan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja pembangunan daerah.
Forum tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari unsur DPRD, OPD, staf ahli bupati, kelompok ahli pembangunan, tokoh masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, serta instansi vertikal terkait. (yan)
