DENPASAR – Universitas Ngurah Rai bersama Institut KAPAL Perempuan, Bali Sruti, dan Bali Gender Studies Forum menggelar Konferensi Internasional bertajuk “Public Policy, Gender Equality, Disability and Social Inclusion: Towards the Achievement of the 2030 SDGs” pada 16–17 Desember 2025 di Bali. Forum ini menegaskan urgensi kebijakan publik yang adil dan inklusif di tengah percepatan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan ekologis global.
Konferensi menyoroti ketimpangan struktural yang masih membatasi akses perempuan dan penyandang disabilitas terhadap layanan dasar, perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan layak, migrasi aman, hingga representasi politik. Data Equal Measures 2030 (EM2030) menunjukkan hampir 40 persen negara mengalami stagnasi atau kemunduran capaian kesetaraan gender pada 2019–2022, dengan proyeksi kesetaraan global baru tercapai dalam 97 tahun tanpa percepatan signifikan.
Fakta ini diperkuat temuan UNDP melalui Gender Social Norms Index (GSNI) 2023 yang mencatat 9 dari 10 orang masih memiliki bias terhadap perempuan, termasuk anggapan bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin politik. Kondisi tersebut menegaskan bahwa reformasi kebijakan harus berjalan seiring transformasi norma sosial.
Isu kerentanan baru juga dibahas, termasuk meningkatnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan praktik scamming lintas negara berbasis kerja paksa. Korban, khususnya perempuan, menghadapi kekerasan berlapis akibat ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan lemahnya penegakan hukum di era ekonomi digital global.
Berbagai persoalan tersebut dikaji dalam enam sub-tema panel, yakni kebijakan publik untuk keadilan gender dan inklusi, transformasi sosial-budaya, kerja sama global SDGs 2030, kepemimpinan perempuan, feminisasi data pembangunan, serta reformasi dan penegakan hukum. Konferensi berlangsung secara hybrid dengan fasilitas ramah disabilitas dan menghadirkan 64 makalah penuh yang dipresentasikan dalam enam panel tematik.
Sesi pleno menghadirkan sejumlah pembicara internasional, di antaranya Rektor Universitas Ngurah Rai Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum., Aarushi Khana dari EM2030 Asia Pasifik, Farid Muttaqin dari Binghamton University, Dr. Rosalia Sciortino Sumaryono dari Mahidol University dan SEA Junction, serta Misiyah dari Institut KAPAL Perempuan.
Konferensi ini menargetkan keluaran konkret berupa rekomendasi kebijakan, policy brief, jejaring multipihak, kompendium digital ber-ISBN, serta repositori publik. Penyelenggara juga berkomitmen memastikan sedikitnya 60 persen keterlibatan perempuan dalam seluruh peran konferensi sebagai langkah nyata memperluas kepemimpinan perempuan dalam ekosistem kebijakan publik. (sur)
