DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar. Kunjungan ini bertujuan menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, serta pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat terdampak bencana banjir 10 September 2025 lalu.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI, kementerian terkait, dan lembaga pusat atas perhatian yang besar terhadap Bali.
“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster melaporkan bahwa korban bencana banjir pada (10 September lalu) yang terjadi di tukad (sungai) Badung. Seperti yang diketahui bersama, akibat banjir ini ada 18 korban jiwa meninggal dunia, 12 Denpasar, 1 Badung, 2 Jembrana dan 3 Gianyar. Dari 18 korban meninggal ini, masih ada 4 orang meninggal dunia yang belum ditemukan hingga sekarang.
” Dari data yang dimiliki, sejumlah pedagang terdampak 638 unit usaha 738 pedagang, dengan kerusakan kios, los dan sejumlah dagangan yang terdapat di pelataran,” jelasnya.
Ditambahkannya, 18 korban jiwa yang meninggal dunia ini sesuai peraturan perundangan-undangan, masing-masing mendapat santunan 15 juta dari Kementerian Sosial, Dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota, yang diterima oleh ahli waris.
Terdampak atau rusak 738 pedagang ini sudah diberi ganti rugi oleh pemprov Bali 3,4 milyar dan semua sudah diserahkan melalui rekening korban terdampak.
Untuk ke depan pada musim hujan yang diperkirakan lebat pada bulan November hingga Februari nanti, jelas Koster pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan proses mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk nantinya.
“kami juga sedang melakukan investigasi terkait penggundulan hutan apakah masih terjadi atau tidak, dan dimana saja. untuk diketahui juga bahwa di hilir (pinggir Tukad Badung) terdapat banyak tempat tinggal (tergolong padat) dan melanggar tata ruang, yang sudah terbangun sekitar 50 tahun yang lalu dan saat itu Bali belum memiliki tata ruang”. imbuhnya.
Adapun bantuan yang diserahkan meliputi:
– Kementerian Sosial RI menyerahkan bantuan sosial senilai Rp 479,1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Bali. Jenis bantuan mencakup PKH, sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial. Beberapa penerima manfaat turut menerima langsung, seperti Kadek Rena Puspita Sari (alat bantu dengar), Ida Bagus Putu Winanda Agasthya (kursi roda adaptif), I Ketut Mudarta (sembako), dan I Made Suarma (kewirausahaan).
– BNPB melalui Deputi Logistik menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar kepada Pemprov Bali, serta kendaraan operasional roda 4 untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.
– BPJPH menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar kepada pelaku usaha mikro kecil, serta sertifikat halal secara simbolis kepada lima UMKM Bali.
– Kementerian Agama menerima bantuan keagamaan sebesar Rp 335 juta, termasuk rehabilitasi masjid/mushola, program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, dan inkubasi bisnis pesantren.
– BPKH menyerahkan bantuan pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp1,8 miliar.
– BAZNAS menyerahkan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro kepada masyarakat terdampak.
Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dan merupakan bagian dari fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan yang rutin dilaksanakan di daerah.
Dengan total bantuan triliunan rupiah, pemerintah pusat dan DPR RI menegaskan komitmennya mendukung pemulihan sosial, keagamaan, dan penguatan ketahanan masyarakat Bali. pada kesempatan ini, pihaknya mengatakan, “penting bagi Bali untuk segera memiliki alarm pengingat terjadinya tsunami, yang anggarannya akan dialokasikan dari pusat”.(jay/jon)
