DENPASAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali akan melibatkan semua pimpinan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) seluruh kabupaten kota dan Provinsi Bali, guna menyusun konsep debat pada pemilihan kepala daerah bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota dan pemilihan gubernur-wakil gubernur Bali pada pemilu 27 Nopember 2024 mendatang.
Sesuai surat dari KPURI, semua bakal calon yang akan bertarung pada pemilukada nanti harus memikili visi dan misi yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang ada di masing-masing kabupaten kota dan provinsi.
Pemprov Bali sendiri telah memiliki Peraturan Daerah tentang Seratus Tahun Haluan Pembangunan Bali. Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, di Sekretariat KPU Bali, Renon Denpasar Kamis (11/7/2024).
Menurut Lidartawan, pada perhelatan Pemilihan kepala daerah periode 2024-2029, agak sulit mencari orang untuk diajak duduk bersama guna merumuskan materi debat untuk perhelatan pemilihan kepala daerah baik bupati, walikota maupun pilgub yang akan digelar 27 November 2024.
Hal itu dikarenakan banyak para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki keahlian sudah tergabung sebagai tim ahli para kandidat bupati, walikota dan kandidat gubernur. Sehingga independensinya sedikit diragukan.
Oleh karenanya, KPU Bali merencanakan akan mengundang para kepala Bappeda se Bali untuk mengetahui rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pembangunan dimasing-masing kabupaten kota dan provinsi sehingga bisa disampaikan kepada masing-masing kandidat untuk menyusun visi misinya.
“Kita akan undang semua Kepala Bappeda se-Bali dalam kelompok kerja untuk bisa menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pembangunan Bali kedepan. Visi misi kandidat harus sejalan dengan RPJM dan RPJP pembangunan daerah,”ujar Lidartawan.
Sementara terkait, pelaksanaan kampanye Ketua KPU Bali Lidartawan sangat mengharapkan semua kandidat menghentikan pemasangan balihoo dengan pose foto kandidat tanpa diketahui program kerja dan visi misinya yang jelas. Selain merusak lingkungan, merusak wajah kota juga akan mengotori bumi.
Buktinya, di kantor Sat Pol PP masih banyak balihoo saat pileg tidak terurus. Lebih baik para kandidat memanfaatkan teknologi digital untuk bersosialisasi dengan masyarakat pemilih.
Untuk bersosialisasi lebih baik memanfaatkan videotron yabg sudah banyak bertebaran ditempat-tempat strategis sehingga disana bisa menyampaikan program-program untuk adu gagasan, adu ide para kandidat bagaimana membangun Bali Bali kedepan.
Disana bisa disampaikan secara lengkap dan detail bagaimana visi-misi kandidat dan betul-betul dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat pemilih.
“Sekarang sudah tidak zamannya lagi memakai balihoo dengan plastik, sudah ke teknologi degital, masyarakat juga sudah bosan melihat gambar dengan kedua tangan didepan dada dicakupkan,”pungkas Lidartawan. (arn/jon)
