BULELENG – Lantaran jasa pelayanan (Jaspel) selama 6 bulan belum dibayar, sebanyak 159 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangguwisia lakukan aksi mogok kerja.
Aksi paramedis ini tak pelak membuat warga masyarakat mengeluh karena tidak mendapat layananm, terutama yang hendak memeriksakan kesehatan dibagian poliklinik.
“Saya datang ke rumah sakit sajak pagi, namun bagian pelayanan tidak buka. Setelah cari tahu, ternyata petugasnya sedang mogok kerja,” ungkap sejumlah pasien yang rela antre dipelataran parkir menunggu dibukanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangguwisia, Senin (2/10/2023).
Dikonfirmasi terpisah, Dirut RSUD Tangguwisia dr. Putu Karniasih menampik adanya mogok kerja, namun membenarkan adanya beberapa bagian poliklinik yang tutup.
“Kalau dikatakan semua bagian poliklinik mogok itu tidak benar, karena ada beberapa bagian poli yang masih menerima layanan. Ada beberapa dokter yang sedang cuti,sementara poli mata dokternya baru resain karena dapat bea siswa sekolah lagi,” jelasnya.
Karniasih mengakui, beberpa poli layanan tutup saat tiba di RS dan untuk menghindari mispersepsi seluruh tenaga medis langsung dikumpulkan.
“Karena poli tidak memberikan pelayanan, saya panggil semua tenaga medis,” ujarnya.
Setelah dikumpulkan, kata Karniasih, kepada tenaga medis termasuk para dokter telah disampaikan hasil dari audensi dengan Pemkab Buleleng terkait keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (jaspel).
“Saya jelaskan hasil audensi dengan Pemkab Buleleng terkait keterlambatan pembayaran jaspel. Jumlah jaspel yang belum di bayarkan Rp 2 Miliar lebih untuk semua karyawan RS sebanyak 195 orang,” jelasnya.
Keterlambatan tersebut terhitung piutang RS yang permohonan pembayarannya menyesuaikan dan sudah diusulkan untuk bisa dibayar melalui anggaran Perubahan APBD tahun 2023.
Ia menegaskan, pembayaran sudah diusulkan pada perubahan APBD tahun 2023 termasuk piutang RS kepada TAPD melalui Dinas Kesehatan.
“Sebelumnya lancar saja dan saya tidak harus capek audensi ke Pj Bupati. Dan kenapa kali ini terlambat, yang bisa menjelaskan ya TAPD, terlebih saya hanya bawahan dinas kesehatan,” tukasnya.
Selain jaspel, ia juga mengusulkan beban lain seperti pengadaan obat, bahan habis pakai dan lainnya dengan total nilai Rp 7,1 Miliar.
“Anggaran itu sangat dibutuhkan RS type D untuk operasional. Karena APBD Perubahan sudah ketok palu, kami berharap bisa diakomodir Gubernur agar pelayanan RS bisa stabil,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Buleleng dr. Sucipto Wijaya mengatakan langsung ke RSUD Tangguwisia untuk melihat kondisi dan meminta klarifikasi.
“Dari hasil konfirmasi, problem terjadi akibat adanya mis komunikasi terkait keterlambatan pembayaran jaspel. Sebelumnya, sudah diberi penjelasan seluruh tahapam penganggaran sedang berlangsung termasuk usulan dari RS Tangguwisia. Karena tidak diberikan penjelasan yang benar, akhirnya terjadi mis komunikasi,” tandasnya.
Kadiskes Sucipto berharap, masalah ini bisa diakomodir pada proses verifikasi RAPBD Perubahan tahun 2023 oleh Pemprov Bali.(kar/jon)
