BADUNG – Perempuan Indonesia dewasa Ini sudah tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Berbicara politik dan Demokrasi tentu berbicara hak yang sama dan setara. Untuk itu Bawaslu terus merancang program – program bagaimana perempuan dapat terlibat aktif untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya untuk turut serta mengawasi proses pergantian kekuasaan nanti.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani saat memberi sambutan dalam acara Sosialisasi Peran Perempuan Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, Senin (14/11/2022).
Lebih jauh, Srikandi Bawaslu Bali ini juga menyampaikan bahwa representasi perempuan dalam bidang politik masih cukup rendah, hal ini disebabkan masih adanya belenggu dari latar belakang, budaya patriarki, dan perbedaan gender yang menjadi sisi gelap kecemasan kaum hawa indonesia untuk terjun untuk berpolitik.
“Kami melihat betapa pentingnya peran perempuan dalam Pemilu, berangkat dari hal tersebut, kami mendorong peran serta perempuan, baik dalam organisasi tingkat manapun, untuk turut serta melakukan Pengawasan bersama Bawaslu awasi proses Pemilu nanti agar sesuai prosedur,” kata Ariyani.
Sejalan dengan yang disampaikan Ariyani, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi yang diundang sebagai narasumber eksternal menyampaikan, pendidikan Politik terhadap perempuan harus digencarkan.
Menurutnya, apabila akses kekuasaannya belum banyak maka perempuan akan tetap dipandang minoritas, ini bisa diantisipasi dengan terus melakukan upaya – upaya sosialisasi, untuk terus meningkatkan angka partisipan perempuan di segmen manapun, termasuk di ranah politik dan Demokrasi.
“Pendidikan politik terhadap perempuan harus lebih banyak, semakin besar akses kekuasaan baru dapat dikatakan mayoritas. Tidak hanya menang jumlah namun harus menang di kualitas. Semakin banyak perempuan di kursi eksekutif dan legislative maka akan lebih baik,” ujar Pria yang akrab disapa Jojo tersebut.
Lebih jauh, Jojo kemudian mengungkapkan, dimasa ini ruang akses bagi perempuan untuk terlibat di ranah politik sudah terbuka lebar, dimana Perempuan tidak hanya dapat menjadi pemilih dan caleg namun dapat berpartisipasi juga sebagai penyelenggara.
“Bawaslu telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi salah satu contohnya dengan adanya aturan keterwakilan 30% perempuan pada setiap seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu,” pungkas Jojo.
Selain Ariyani, hadir dalam acara tesebut Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra, Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha.
Peserta Sosialisasi yang terdiri dari Pengurus Korp HMI Wati (KOHATI), BADKO Bali Nusra, Pengurus Perempuan GMKI, Pengurus Perempuan PMII Provinsi Bali, Pengurus Perempuan PMKRI Provinsi Bali, Pengurus Perempuan KMHDI Provinsi Bali, Pengurus Perempuan Forum Keluarga Mahasiswa Buddhis, Pengurus Perempuan GMNI Provinsi Bali, Andalan Perempuan pada Kwarda Bali, dan Mahasiswa Perempuan MBKM Universitas Pendidikan Nasional di Bawaslu Provinsi Bali. (arn/jon)
