JAKARTA- Sekretaris Daerah Provinsi Bali, menyampaikan, daerah berkomitmen untuk membuka seluas luasnya akses informasi publik. Sehingga hak masyarakat akan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi publik secara baik ,benar dan sesuai mekanisme bisa terpenuhi.
“Karena akses informasi publik adalah hak masyarakat,” tandas Sekda Dewa Indra dalam Presentasi Uji Publik Serangkaian Monitoring dan Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik MONEV KIP oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 di Kantor KI Pusat, Jakarta pada Selasa (1/11/2022) lalu.
Komitmen tersebut dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Peraturan Gubernur Bali No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Pengelolaan Infomasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra yang didampingi Kadis Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana juga memaparkan Strategi serta inovasi yang sudah dilaksnakan sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan Pemprov Bali terkait akses dan keterbukaan informasi publik.
Tiga inovasi dari keseluruhan yang sudah di develope mandiri dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terupdate tahun 2022 diantaranya aplikasi SiGapura, Love Bali dan Sistem Antrean Provinsi Bali.
“Semua sudah dapat di akses melalui platform Android dan iOS,” terang Birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini.
Sekda Dewa Indra juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memberikan hak dan akses seluas luasnya kepada masyarakat melaui media massa diantaranya, televisi, radio, website, media sosial bahkan media cetak berupa koran dan majalah.
“Dan dari segi anggaran, pemerintah daerah secara kontinyu tetap menyediakan akses tersebut sesuai ketersediaan anggaran, demi terwujudnya keterbukaan Informasi dan akses informasi yang lebih baik di Bali,” ujarnya.
“Serta untuk lebih meningkatkan peran PPID dalam menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Bali selalu mengupadate dan membangun aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum,” imbuhnya lagi.
Terkait pertanyaan mengenai fasilitasi akses informasi untuk penyandang disabilitas, singkronisasi serta konektifitas media informasi daerah dengan Satu Data Indonesia dan komitmen memfasilitasi Komisi Informasi Daerah Bali, Sekda Dewa Indra menuturkan Sebagian besar sudah di realisasikan pemerintah tetapi terkait fasilitasi Komisi Informasi Daerah terkait anggaran, karena pandemi Covid-19 melanda maka anggaran lebih banyak di arahkan ke penanganan kesehatan dan penanggulangan penyebaran covid-19.
“Namun komitmen Pemerintah pada Tahun 2023 akan dianggarkan sesuai kondisi keuangan yang ada,” tukas Sekda Dewa Indra, dihadapan 3 Panelis yaitu Komisioner KI Pusat Rospita Pici Paulyn, Praktisi Keterbukaan Informasi Publik Yosep Adi Prasetyo, dan Penggiat Komunikasi Freedom Of Information Network Indonesia Ahmad Hanafi.
Sementara itu, Komisioner KI Pusat Rospita Pici Paulyn. dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para pimpinan tertinggi atau yang mewakili Badan Publik Pemerintah Provinsi masing-masing.
Rosita juga menekankan bahwa penyelenggaraan Monev KIP tahun ini adalah untuk mengukur keterbukaan informasi Badan Publik, salah satunya di tingkat Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan satu tahun 2021 dan tahun kegiatan yang sedang berjalan 2022.
“Pada Monev tahun ini dari seluruh Badan Publik Di Indonesia, Badan Publik Pemerintah Provinsi yang lolos hanya setengah dari keseluruhan, salah satunya Pemerintah Provinsi Bali yang bisa lolos masuk sampai pada Presentasi Uji Publik,” puji Rosita.
Rosita juga mengharapkan hak informasi publik sebagai pintu masuk mengeliminasi kesenjangan antar wilayah.
“Tanpa itu, gejolak akan permanen dan keamanan nasional terus dalam bahaya serta memastikan dukungan sumberdaya terutama manusia dan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing daerah,” tegasnya.
Pemerintah dikatakan Rosita, juga punya tanggungjawab untuk memastikan informasi publik termasuk perlindungan data pribadi dan rahasia negara terjaga. Serta Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mengawal informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan di ruang-ruang publik.
Pelaksanaan Presentasi Uji Publik terkait Monev KI Pusat Tahun 2022 diselengarakan secara Luring, dengan menghadirkan selutruh pimpinan tertinggi atau yang mewakili Badan Publik masing-masing di seluruh Indonesia.
Rangkaian kegiatan lanjutan dari MONEV adalah visitasi ke beberapa daerah yang akan dijadikan sampling (random) terkait fakta pelaksanaan daerah masing-masing. Selanjutnya akan diumumkan pemeringkatan daerah masing-masing dengan kategori Tidak Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif dan Informatif.
Rangkaian akhir dari MONEV KI tahun 2022 ini adalah sejumlah Badan Publik yang mendapat kategori Informatif nantinya akan di undang langsung untuk hadir di Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk enerima pengahargaan. (arn/jon)
Wagub Minta Atlet Bali Dongkrak Prestise dan Prestasi di PON 2024
DENPASAR – Melalui gelaran Porprov Bali diharapkan dapat menyemarakkan olahraga agar masyarakat lebih gemar berolahraga sehingga mampu mendongkrak prestise dan prestasi atlet Bali pada ajang PON XXI/2024.
Permintaan itu datangnya dari Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace saat membuka secara resmi Chief de Mission (CdM) Porprov Bali XV/2022 di Gedung Wiswa Sabha kantor Gubernur Bali, Kamis (3/11/2022).
CdM itu sendiri dihadiri Ketum KONI Bali, IGN Oka Darmawan, Ketua Kontingen Kabupaten dan Kota seluruh Bali, Panitia Pelaksana, Koordinator Wilayah serta pengurus KONI Bali.
Disebutkan Cok Ace yang juga mantan Bupati Gianyar itu, semuanya memiliki tantangan tersendiri pasca Bali meningkatkan ranking menjadi ranking 5 pada ajang PON XX/2020 di Papua lalu. Tantangan itu akan terjadi pada ajang PON XXI/2024 di Sumut dan Aceh.
Selain meningkatkan prestasi atlet Bali di ajang PON, juga kedepan atlet agar terus mendongkrak prestasi atlet Bali di level lebih tinggi yakni pada ajang SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.
Sedangkan itu pada pertemuan pimpinan kontingen dan pengurus KONI Bali itu, ditekankan bidang kesehatan, bidang pertandingan, dan bidang acara. Ketua Umum KONI Bali IGN Oka Darmawan menegaskan segala pengalaman dan keperluan mengenai persiapan Porprov sudah dibahas tuntas. Baik soal pembukaan dan penutupan, nomor yang dipertandingkan, sistemnya bagaimana, verifikasi, jaminan kesehatan atlet, termasuk persiapan kirab api Porprov.
“Agenda dan kegiatan Porprov Bali XV/2022 selanjutnya tak lain yakni Technical Meeting (TM) pada 6 November 2022 di SMA Dwijendra di Kawasan Kreneng, Denpasar,” pungkas Oka Darmawan. (ari/jon)
