BULELENG – Berbagai upaya dilakukan Pemkab Buleleng untuk dapat menekan laju inflasi di Kabupaten Buleleng yang masih fluktuatif. Selain percepatan penyaluran program bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pemkab Buleleng melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga berupaya mengendalikan harga bahan pokok melalui melakukan penguatan manajemen rantai pasokan komoditas pangan dari hulu hingga hilir.
“Kedepan, ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa komoditas yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat tidak boleh kita biarkan bebas harganya naik,” tandas Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai meninjau Bazar Pangan Murah yang digelar sinergis Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, DPKP Provinsi Bali dan Pemkab Buleleng di areal Car Free Day, Taman Kota Singaraja dan Eks Pelabuhan Buleleng, Minggu (2/10/2022).
Didampingi Sekda Buleleng Gede Suyasa dan anggota TPID Kabupaten Buleleng, Kepala BPKSDM Provinsi Bali ini mengungkapkan selain memperluas spot-spot basar/pasar murah pada titik-titik keramaian masyarakat untuk mempengaruhi psikologis harga di pasaran, Pemkab Buleleng juga menerapkan strategi pengendalian harga.
“Di hulunya kita akan menggunakan manajemen produksi dari dinas pertanian, setelah itu di supply chain management (SCM) kita tugaskan Perumda Swatantra dan Perumda Pasar Argo Nayottama berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan di konsumen kita pantau terus. Jangan sampai harga di konsumen dengan harga di produsen terlalu jauh. Berarti kita perlu mengatur SCM nya, nah sekarang harga cabai sudah turun dari kemarin Rp 50 ribu menjadi Rp 47 ribu,” terangnya. Melalui pertanian urban farming, Dinas Pertanian dan 125 desa di Kabupaten Buleleng melaksanakan peningkatan produksi, menjaga stok komoditas pangan.
Peningkatan produksi komoditas pangan, kata Lihadnyana, merupakan strategi Buleleng sebagai produsen dan juga konsumen/pengguna komoditas pangan.
“Peningkatan produksi komoditas pangan menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi,melakukan pertanian urban dengan maksud bahwa Buleleng bisa menjadi produsen selain menjadi pengguna komoditas,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemkab Buleleng juga memberikan subsidi transportasi/distribusi komoditas pangan untuk menanggulangi naiknya ongkos distribusi akibat kenaikan harga BBM.
“Jika ongkos distribusi naik,otomatis harga di pasar dan di tingkat konsumen akan ikut naik. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng memberi subsidi pada ongkos distribusinya. Misalkan Perumda Pasar ngambil barang di Pakisan, karena BBM naik berarti biaya transportasi naik. Itulah yang disubsidi sehingga harga di tingkat konsumen pasar tetap terjaga. Kita anggarkan Rp 600 Juta, ini kan sampai Desember, kira-kira tidak habis. Kita berdoa semua agar inflasi bisa terkendali,” pungkasnya. (kar,dha)
